Peneliti Bongkar Cara Gerak Hingga Gaji Para Buzzer

Sejumlah buzzer pendukung Jokowi yang diungkap Seword, sebuah situs pendukung Jokowi-Ma’ruf pada kontestasi Pilpres 2019 silam.

Jakarta (Riaunews.com) – Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3SE) mengungkap struktur anggota hingga pendapatan dari para pendengung isu di media sosial atau sering disebut buzzer.

Dilansir CNN Indonesia, Ward Barenschot, Peneliti LP3ES dari Universitas Amsterdam menjelaskan ada 78 responden yang diwawancarai. Hasilnya mengungkapkan ada beberapa struktur di dalamnya, seperti buzzer, konten kreator, koordinator, hingga influencer.

Definisi Buzzer

Dia menjelaskan buzzer merupakan pihak yang mendistribusikan konten yang telah diproduksi, menggunakan akun-akun media sosial seperti di antaranya di Twitter.

“Jenis pertama adalah buzzer. Itu adalah orang yang mendistribusikan konten. Kami menemukan buzzer sudah banyak akun di antara 10 sampai 300 akun Twitter yang mereka menggunakan secara strategis untuk secara cepat dan semi otomatis menyebar konten,” ujar Ward saat diskusi Pasukan Siber, Manipulasi Opini Publik dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia, Senin (1/11/2021), di Jakarta.

Ward mengungkapkan para buzzer mendapatkan penghasilan rata-rata Rp5-6 juta per bulan, dengan mengoperasikan banyak akun untuk menyebarkan sebuah isu. Bisanya praktik tersebut dilakukan pada masa kampanye politik.

Struktur Aktivitas Buzzer

Lebih lanjut ia menjelaskan ada pula struktur lain dalam pendengung isu, yaitu konten kreator. Ia menjelaskan konten-konten yang disebar oleh para buzzer sebelumnya dibuat oleh para konten kreator.

Ward menjelaskan para konten kreator itu mengemas konten agar dapat diterima oleh publik yang menjadi sasaran, sehingga konten yang disebar oleh para buzzer menjadi trending di media sosial.

Sebagai contoh pada narasi yang dibuat ketika menghubungkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Taliban.

“Ada banyak cuit KPK dan taliban. Jadi sangat strategis cybertroops berpikir mereka bisa naikkan UU KPK ini, kalo misalnya mereka menghubungkan dengan Islam radikal,” pungkasnya.

Di samping itu ia menjelaskan ada sosok koordinator yang mengatur momentum unggahan dalam konten yang diproduksi, agar bisa menjadi isu yang trending.

Ward menilai sosok koordinator itu adalah posisi penting saat menyebarkan isu. Koordinator akan menyebarkan konten dan memberi intruksi ke buzzer sesuai rentang waktu.

Lebih lanjut ia menjelaskan ada pula pihak yang terbilang populer di media sosial atau disebut influencer.
Ward mengatakan influencer itu bukan merupakan anggota yang terorganisir, namun ia menemukan indiksi bahwa pasukan siber sering menggunakan popularitas influencer untuk mendukung salah satu calon politik, hingga kebijakan pemerintah.

Ia mengatakan influencer kerap dilibatkan dalam penyebaran isu, lantaran mendapatkan uang untuk mendukung salah satu calon politik, hingga kebijakan pemerintah.

“Influencer sering dapat uang untuk mendukung salah satu calon atau kebijakan pemerintah,” tuturnya.

Gaji Buzzer

Di samping itu, Direktur Center Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto mengatakan berdasarkan informasi yang dihimpun dari 78 buzzer, mengungkap ada sebagian pendengung yang mengungkap besaran pendapatan.

“Jadi tidak semua mau menyebutkan angkanya. Jadi ada pendengung di sana perkiraanya 50-100 per akun Rp2-7 juta,” ujar Wijayanto saat diskusi Pasukan Siber, Manipulasi Opini Publik dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia, Senin (1/11), di Jakarta.

Kemudian, Wijayanto mengatakan pada posisi koordinator mendapatkan pendapatan Rp5 sampai Rp15 juta per proyek penyebaran isu.

Sedangkn influencer bisa mendapat penghasilan hingga Rp20 juta, hingga mendapat posisi politis, seperti komisaris perusahaan atau mendapatkan proyek dari pemerintah.

“Koordinator 200 per akun 5-15 juta per projek. Influencer 20 juta, lalu mendapat posisi politis seperti komisaris misalnya, atau mendapatkan project dari pemerintah,” tutup Wijayanto.***

Tinggalkan Balasan

Next Post

YLBHI: Luhut Miliki Saham 10 Persen di PT GSI, Indikasi Adanya Kongkalingkong Bisnis PCR

Sel Nov 2 , 2021
672 Jakarta (Riaunews.com) – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, penjelasan dari Jodi Mahardi, yang tak lain merupakan […]
%d blogger menyukai ini: