Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Jakarta (Riaunews.com) – Pakar hukum tata negara Refly Harun turut mengomentari dilantiknya Megawati Soekarnoputri alias Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Menurut dia, kalangan internasional pasti akan tertawa jika Indonesia maju memperkenalkan inovasi dan risetnya ketika tahu siapa di balik BRIN sebenarnya.
“Kalangan internasional (dunia) pasti akan tertawa kalau sewaktu BRIN maju, apalagi kalau tahu Ketua Dewan Pengarahnya datang dari politik. Dia tak punya pengalaman riset sama sekali, bahkan maaf kata juga, lulus S1 pun tidak, walaupun belakangan akhirnya mendapat gelar doktor honoris causa dan profesor,” kata dia di saluran Youtube-nya, dikutip Hops.id.
Refly lantas membacakan sebuah adagium yang tepat dengan fenomena Mega di BRIN. “Ada sebuah adagium, kalau urusan itu tak diserahkan pada ahlinya maka tunggulah kehancurannya.”
Menurut dia, banyaknya orang yang mengkritik adanya Mega di BRIN terbilang masuk akal. Sebab menjadi seolah bukan sebagai tujuan utama waktu BRIN dihadirkan, yakni memiliki otonomi untuk mengembangkan inovasi dan riset nasional.
Yang justru terjadi kini, BRIN yang berada langsung di bawah Presiden Jokowi ini justru menyerahkan kursi terhormat kepada orang yang tak punya latar belakang keilmuan riset dan teknologi.
Terlebih, negara sendiri merogoh pendanaan besar untuk BRIN sampai akhirnya punya cabang di tiap daerah. Dengan demikian, kata Refly, kini Mega memangku dua jabatan penting baik di Dewan Pengarah BPIP dan BRIN.
“Kalau BPIP okelah itu bisa dianggap mainan politiknya Mega untuk dapatkan sebuah pengakuan dari negara seputar kedudukan tinggi di negara dengan level setingkat menteri atau lebih. Tetapi ternyata itu tidak cukup, diciptakan lah BRIN, yang secara psikologis justru juga di atas menteri.”
“Wakil ketuanya menteri keuangan, lalu menteri bapennas, itu artinya dia bisa lebih berkuasa dari menteri keuangan sekalipun. Makanya wajar kemudian datang kritik bertubi-tubi,” katanya.
Tantangan BRIN ke depan
Kritik bahkan juga disuarakan loyalis Jokowi yang juga cendikiawan muslim Azyumardi Azra. Dia bilang, seharusnya yang menjadi ketua dewan pengarah BRIN adalah seorang peneliti andal yang juga diakui dan dihormati kalangan internasional.
Karena ini penting dalam kaitannya dengan kerja sama internasional ke depan. Selain itu, beberapa kalangan juga merasa tidak yakin BRIN akan mampu melakukan konsolidasi di sisa akhir pemerintahan Jokowi. Maka itu, mau tidak mau, eksistensi BRIN kemudian akan lebih banyak disandarkan pada pemerintahan Jokowi.
“Kalau berakhir, bisa jadi presiden yang baru kalau tidak dalam arus yang sama, rentak tari yang sama, akan banyak mengubah struktur kelembagaan yang ada. Seperti di BPIP dan BRIN, akan dilakukan perombakan besar-besaran.”
“Kalau sudah begini jangan harap lembaga riset ini akan mumpuni dan bisa menjadi landasan, kerangka yang kuat dalam riset dan inovasi di negeri ini,” tutup Refly.***
