Jakarta (Riaunews.com) – Setelah salah seorang staf khusus Presiden Joko Widodo ketahuan memanfaatkan posisinya yang dekat dengan penguasa demi kepentingan pribadi, Andi Taufan Garuda Putra, yang merupakan CEO perusahaan fintech PT Amartha Mikro Fintek (Amartha), kini giliran Stafsus lainnya yang disorot publik, yakni Adamas Belva Syah Devara.
Belva diketahui merupakan Presiden Ruang Guru yang saat ini ditunjuk sebagai salah satu mitra proyek Kartu Prakerja Jokowi, dengan tujuan menekan angka pengangguran.
Politikus Demokrat Rachland Nasidik meminta Presiden Jokowi untuk segera bertindak mengenai Ruang Guru yang dijadikan mitra pemerintah untuk kartu prakerja.
Rachland menilai kebijakan tersebut sangat tidak perlu dan berpotensi melahirkan kebijakan yang bersifat korup.
“Pertumbuhan ekonomi dalam pandemi ini diprediksi minus. Bisnis terpuruk. PHK dimana-mana. Tapi negara malah menyediakan Rp. 5.6 Triliun untuk pelatihan online? Kebijakan ini bukan saja tak perlu tapi juga korup bila mitra yang ditunjuk adalah perusahaan milik stafsus Presiden,” ungkap Rachland dalam cuitan twitternya, Selasa (14/04/2020).
Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga mengatakan sebaiknya Jokowi berhati hati dan segera melakukan tindakan bila ada stafsus yang beraji mumpung ditengah merebaknya wabah virus corona.
“Pecat stafsus yang korup!” katanya.
Rachland juga menghimbau kalau sebaiknya Jokowi mengalihkan semua anggaran program kartu prakerja dialihkan kepada kebijakan BLT.
“Pak @jokowi sebelum terlambat, saya ulangi desakan ini untuk hapus pelatihan online. Gunakan semua dari 20 Triliun anggaran kartu prakerja untuk BLT bagi rakyat yang sedang kesulitan,” imbuhnya.
Pak @jokowi, sebelum terlambat, saya ulangi desakan ini:
1. Hapus pelatihan online. Gunakan semua dari 20 Triliun anggaran kartu prakerja untuk BLT bagi rakyat yang sedang kesulitan.
2. Tunjuk Bank Pemerintah menyalurkan BLT, bukan perusahaan fintech.
3. Pecat stafsus korup!
— Rachland Nashidik (@RachlanNashidik) April 14, 2020
Rachland juga meminta bila penyaluran program BLT, pemerintah menggandeng Bank milik Negara bukan perusahaan lain.
“Tunjuk Bank Pemerintah menyalurkan BLT, bukan perusahaan fintech,” tambahnya.
Rachland menyebut bahwa program pelatihan online itu bisa dilaksanakan secara gratis dan biaya ditanggung negara.
Menurutnya sangat berlebihan bila anggaran sebesar Rp 5,6 T digunakan hanya untuk pelatihan online dengan menunjuk beberapa perusahaan aplikator.
“Bagi peserta kartu prakerja, materi pelatihan online itu gratis. Negara yang bayar. Anggaran disiapkan Rp.5.6 Triliun. Duit segede itu diperebutkan 8 perusahaan aplikator yang ditunjuk. Jadi, bila dibagi, masing-masing aplikator punya potensi meraup 700 Miliar. Menggiurkan, sob?” pungkasnya.***
