Jakarta (Riaunews.com) – Menteri BUMN Erick Thohir menerbitkan edaran baru ke jajaran bos perusahaan pelat merah. Poin penting edaran bernomor: SE-9/MBU/08/2020 tentang Staf Ahli bagi Direksi BUMN itu; memperbolehkan direksi BUMN memiliki staf ahli bergaji maksimal Rp50 juta per bulan hingga mencapai lima orang.
“Direksi BUMN dapat mempekerjakan staf ahli yang diangkat oleh direksi sebanyak-banyaknya lima orang dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan perusahaan,” tulis beleid itu yang diteken 3 September lalu, dikutip Selasa (8/9/2020).
Baca: Adian sebut sebagaian besar Komisaris BUMN cuma titipan
Untuk menentukan siapa yang menjadi staf ahli, direksi BUMN diberikan kebebasan. Mereka hanya diberikan rambu-rambu bahwa staf ahli yang diangkat tidak boleh rangkap jabatan sebagai staf ahli di BUMN lain maupun direksi atau komisaris di BUMN dan anak usaha BUMN.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan kebijakan itu diambil Erick Thohir demi keterbukaan. Sebab sebelum edaran keluar, para direksi di BUMN besar, seperti PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), hingga PT Inalum (Persero) sudah punya staf ahli dengan jumlah belasan.
Namun keberadaan staf dan gajinya itu tidak terkuak ke publik dengan jelas.
“Kami menemukan beberapa BUMN itu, membuat staf ahli atau advisor atau apapun namanya itu, itu dibuat ada di masing-masing BUMN juga, tidak transparan, ada yang sampai 11-12 orang,” kata Arya.
Meski demikian, kebijakan Erick itu memunculkan kritik dari Mantan Sekretaris BUMN Said Didu. Menurutnya, kebijakan itu seolah menunjukkan perusahaan negara telah dijadikan tempat penampungan.
“Jika ini benar, pertanyaannya: 1. Komisaris dan Direksi memang bukan ahli? 2. Akan ada tambahan lebih seribu jabatan “staf ahli” (termasuk anak perusahaan) setelah komisaris untuk dibagi,” tulis Said di akun Twitter pribadinya.
Segendang sepenarian dengan Said, Peneliti sekaligus Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia Danang Widoyoko pun mempertanyakan maksud dari kebijakan ini.
Sebab, secara bisnis justru bertentangan dengan visi pengembangan BUMN yang selama ini didambakan oleh Erick.
Sejak awal menjabat, Erick ingin BUMN menjadi perusahaan yang bisa bersaing dengan talenta-talenta pilihan di dalamnya, termasuk berbagai figur kontroversial yang dipilihnya dengan harapan mampu memberikan dobrakan bagi bisnis perusahaan.
Baca: Jubir Jokowi ditempatkan Erick Thohir jadi Komisaris Waskita Karya
Selain itu, langkah memangkas sejumlah jabatan dalam penyusunan direksi dan ‘bersih-bersih’ pun juga dilakukan agar ‘mesin’ BUMN semakin ramping dan cekatan.
Semua ini dilakukan mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf itu, demi mewujudkan BUMN yang mampu menjadi agen pembangunan sekaligus perusahaan yang menguntungkan secara bisnis. Bahkan, bisa menyetorkan dividen tinggi ke negara.
“Tapi kok dengan begini, malah jadi tidak terlihat niat itu. Ini justru menambah beban finansial bagi BUMN ke depan, karena tambah pengeluaran. Apalagi ketentuan boleh sampai lima, kalau ada lima direksi saja, sudah ada 25 staf ahli, apa ini tidak buat BUMN semakin rugi dari sisi finansial?” ucap Danang kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/9).
Danang mengakui punya staf ahli dengan gaji sekitar Rp50 juta bukan apa-apa bagi direksi BUMN berskala besar. Tapi, kebutuhan punya staf ahli tentu tak hanya untuk BUMN besar.
Dan inilah masalah muncul. Di tengah kebutuhan dan keinginan itu, tidak semua BUMN memiliki kinerja keuangan sama.
Padahal, tidak menuntup kemungkinan bahwa direksi BUMN yang sangat butuh peran staf ahli adalah perusahaan negara yang kinerja keuangan buruk supaya mereka bisa memperbaiki diri.
“Jadi pesan yang tersampaikan ke publik justru ini distribusi material ke pendukung politik. Jadi bukan BUMN untuk bangun negeri, ekonomi, tapi lebih ke alasan baru untuk bagi-bagi kepentingan politik,” tuturnya.
Danang menilai bila tujuan edaran Erick Thohir dikeluarkan untuk keterbukaan dan kemajuan bisnis BUMN, maka lebih baik menunjuk konsultan bisnis swasta. Menurut kalkulasinya, itu jauh lebih menguntungkan ketimbang memberi wewenang staf ahli yang tidak jelas dari mana latar belakangnya.
Baca: Beredar bantuan Covid-19 berfoto Erick Thohir For Presiden 2024
Cara lain, yang lebih murah; memaksimalkan para direksi dan komisaris yang diklaim sebagai tokoh-tokoh pendobrak ala Erick. Toh, mereka sudah ditunjuk dan dipercaya menjadi direksi dan komisaris BUMN.
Masa, kepercayaan besar tidak bisa mereka bayar dengan memberikan peningkatan kinerja bagi perusahaan.
Tak hanya itu, para BUMN seharusnya juga bisa meningkatkan daya riset mereka di level pegawai biasa yang tak perlu sampai mencari staf ahli.
“Ini justru mengonfirmasi bahwa komisarisnya, direksinya, tidak efektif, berarti salah sejak awal. Jadi ini mengonfirmasi salah pilih komisaris karena posisi ini hanya untuk kepentingan politik, seharusnya kalau sudah yakin dengan direksi dan komisaris yang dipilih, tidak perlu tambah lagi,” jelasnya.
Dari sini, Danang melihat kebijakan ini sangat kental dengan kepentingan politis, yaitu untuk mengakomodir relawan yang telah berjasa bagi pemerintahan saat ini. Entah relawan Jokowi maupun Erick demi kepentingan politik ke depan.
Seharusnya, kata Danang, yang dipikirkan adalah bagaimana BUMN tidak utang lagi, beban operasional bisa berkurang, apalagi dengan pandemi seperti ini. Tapi ini justru dibebani dengan anggaran politik.
“Periode pemerintahan (Jokowi) kedua ini semakin terlihat komprominya, tahap terakhir untuk bagi-bagi jabatan kepada relawan. Atau mungkin Pak Erick lagi membangun kekuatan, dinasti kepada pendukungnya, ya namanya politisi, puncak karirnya ya presiden,” katanya.
Untuk itu, demi menepis semua anggapan kepentingan di publik, Danang menyarankan pengembangan BUMN dikembalikan ke jalur bisnis. Caranya dengan memilih talenta-talenta yang bermutu di bidangnya, bukan figur-figur kontroversial dan hanya demi bagi-bagi ‘terima kasih’.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengingatkan talenta-talenta BUMN yang dipilih pemerintah seharusnya mengedepankan pengalaman, kemampuan memimpin (leadership), kemampuan melayani, dan transparansi bagi publik.
“Kalau dari sisi kebijakan publik, transparansi itu perlu, jadi berikan check sound, lihatkan profilnya,” kata Trubus.
Menurutnya hal ini penting agar masyarakat memiliki kepercayaan kepada pemerintah dan juga BUMN itu sendiri. Apalagi, BUMN merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang kerap diberi penugasan untuk ikut ‘mengurus rakyat’.
“Jangan sampai anggaran BUMN menjadi mainan pemerintah untuk kepentingan politis itu terus berlanjut,” pungkasnya.***
Sumber: CNN Indonesia
