Jakarta (Riaunews.com) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Nusantara mendesak pemerintah untuk membatalkan proyek pembangunan kawasan industri Tenayan Raya (KIT) Pekanbaru.
Desakan itu disampaikan seraya menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (27/8/2020).
Baca: Datangi Satpol PP, pelaku penyerobot lahan Pemko di KIT minta maaf
Koordinator aksi, Riswan Siahaan mengatakan, salah satu alasan mereka ialah proses pembebasan lahan di kawasan tersebut belum rampung seluruhnya. Bahkan, belum lama ini DPRD Pekanbaru menggelar rapat mediasi yang melibatkan sejumlah pihak terkait.
“Walikota Pekanbaru bohongi Pemerintah Pusat. Status lahan kawasan industri tenayan (KIT) bermasalah. Sehingga jelas saja, jika pemerintah pusat mengetahui masalah ini, tentu proyek KIT akan dihentikan. Memang seharusnya proyek KIT ini dihentikan, sebab lahan yang akan digunakan KIT pun berada dalam status quo,” ujar Riswan saat orasi.
Riswan pun berharap agar para anggota dewan bisa membela kepentingan masyarakat luas.
“Seyogyanya para anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat juga berpihak mengedepankan kepentingan rakyat,” kata Riswan.
Ia menambahkan, aksi tersebut bukan hanya digelar di Jakarta, melainkan juga dilakukan di Kejaksaan Tinggi Riau. Aksi yang dilakukan di sana dihadiri oleh ribuan mahasiswa dan pemuda.
“Mereka longmarch sambil membentangkan spanduk yang berisi sejumlah tuntutan,” terang Riswan.
Baca: MA menangkan Pemprov Riau atas gugatan sengketa lahan di Kulim
Pemkot Pekanbaru akan melakukan pembebasan lahan seluas 1.500 hektare sebagai tahap pertama dari total lebih dari 3 ribu hektare di KIT sebagai lokasi pembangunan industri hilir minyak sawit mentah.
Tindakan pembebasan lahan KIT ini dilakukan setelah ditetapkannya wilayah tersebut sebagai salah satu kawasan strategis industri nasional beberapa waktu lalu. KIT masuk dalam 14 Kawasan Industri Strategis untuk Pulau Sumatera.***
Sumber: RMOL
Editor: Ilva