Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Tangerang (Riaunews.com) – Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) menyatakan, ada empat merek pakaian yang rencananya digunakan anggota DPRD Kota Tangerang, Provinsi Bantent, sebagai baju dinas pada tahun 2021.
Adapun dana untuk empat merek pakaian itu berasal dari anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang 2021, yang jumlahnya mencapai Rp 675 juta.
Sebagai informasi, anggaran bahan pakaian pada 2021 meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan anggaran 2020 yang hanya berkisar Rp 312,5 juta.
Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang Pokja ULP Hadi Sudibjo berujar bahwa salah satu lini busana ternama, Louis Vuitton, bakal menjadi bahan pakaian dinas anggota Dewan.
“Di antaranya Louis Vuitton, ini untuk yang PDH,” papar Hadi dalam rekaman suara, Senin (9/8/2021).
Rencananya, pakaian dinas harian (PDH) setiap anggota DPRD Kota Tangerang itu bakal dibuat dua setel.
Sementara itu, tiga pakaian lainnya diketahui bakal menggunakan bahan dari lini busana Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).
Hadi berujar, empat merek lini busana tersebut diserahkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) ke Pokja ULP.
PPK menentukan spesifikasi tersebut usai melakukan tes laboratorium. Setelah melakukan tes, PPK menyerahkan hasilnya ke Pokja ULP.
Kata Hadi, pihaknya hanya mengevaluasi hasil lab tersebut, sesuai atau tidak sesuai dengan keigininan PPK.
“Hasilnya itu ada untuk kita evaluasi hasil lab sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan (PPK),” tutur dia.
Setelah dirasa sesuai, Pokja ULP bakal mencari penyedia bahan melalui proses pelelangan.
Terdapat empat peserta tender saat proses pelelangan sebelum akhirnya ditentukan pemenangnya, yakni CV Adhi Prima Sentosa.
Kemudian, lanjut Hadi, pihaknya menyerahkan hasil tender itu ke tim PPK.
“Kalau kami, tender sudah selesai tanggal 21 Juli itu, kami kasih pengantar hasil tender lalu masuklah ke ranah PPK. Setelah ini PPK-lah yang menindaklanjuti. Kami hanya mencari penyedia bahan,” urainya.
Pengakuan Ketua dan Sekwan DPRD
Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo tak mengetahui persoalan anggaran bahan pakaian yang meningkat itu.
Menurut dia, pihak yang mengetahui persoalan meningkatnya anggaran tersebut adalah Sekretariat DPRD (Sekwan) Kota Tangerang.
Gatot juga mengaku tidak memahami bahan atau warna bahan pakaian yang bakal mereka gunakan nantinya.
Saat ditanya apakah dirinya sebagai Ketua DPRD Kota Tangerang dapat memilih bahan lain yang lebih murah saat proses penganggaran, Gatot mengatakan bahwa instansi DPRD berbentuk kolektif kolegial.
Dengan demikian, sebuah keputusan final merupakan hasil dari sejumlah fraksi masing-masing.
Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Tangerang Agus Sugiono mengaku tidak memantau perbedaan anggaran pada tahun ini dan tahun lalu.
Anggaran sebesar Rp 675 juta itu untuk bahan pakaian dari 50 anggota Dewan di Kota Tangerang.
Adapun tiap anggota Dewan pilihan rakyat Kota Tangerang itu bakal mendapat empat jenis pakaian dengan total lima setel pakaian.
Empat jenis pakaian tersebut yakni PSL, PSR, PSH, dan PDH.
Terdapat satu setel pakaian dari setiap jenisnya, kecuali PDH yang akan ada dua setel.
Dari seluruh anggaran yang ada, jika dibagi dengan 250 setel pakaian tersebut, tiap bahan pakaian dihargai sebesar Rp 2.700.000.
Namun, dia mengeklaim tidak mengetahui besaran harga tiap bahan pakaian tersebut.
Spesifikasi dari tiap pakaian tersebut mengacu kepada standar satuan harga (SSH) dari pemerintah setempat.
Namun, dia juga tidak mengetahui spesifikasi atau bahan pakaian tersebut.
Pengadaan pakaian itu, lanjutnya, dianggarkan dalam satu tahun satu kali.
Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Dilansir dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, terdapat empat peserta yang memberikan penawaran harga untuk anggaran bahan pakaian DPRD Kota Tangerang itu.
Empat peserta tersebut yaitu PT Sarana Karya Syaban senilai Rp 238.425.000, CV Putra Jaya Karta senilai Rp 540.000.000, CV Adhi Prima Sentosa senilai Rp 675.000.000, dan CV Zulfa Bintang Pratama senilai Rp 671.250.000.***
Sumber: Kompas
Eksplorasi konten lain dari Riaunews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.