PDIP Minta Maaf, Kehadiran Jokowi di Panggung Politik Adalah Dosa Mereka

Jakarta (Riaunews.com)- Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus menyampaikan permintaan telah menghadirkan Joko Widodo alias Jokowi di panggung politik di Indonesia.

Deddy mengakui kehadiran Jokowi sebagai dosa partainya. Meski begitu, dia menegaskan bahwa PDIP tak sepenuhnya berdosa dengan semua yang telah dilakukan Jokowi.

“Terus terangnya, mohon maaflah Jokowi hadir dalam panggung politik dosa kita [kami], tapi kan kita enggak dosa dengan kelakuannya semua kan,” kata Deddy dalam rilis survei Nagara Institute dengan tema Toleransi Pemilih Terhadap Politik Dinasti pada Pemilu dan Pilkada 2024 dikutip dari kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Kamis (19/12/2024).

Deddy juga tak sependapat jika PDIP dianggap harus bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tindakan yang dilakukan Jokowi. Dia mengaku juga tak menduga Jokowi yang dididik jadi kader, justru merusak demokrasi di akhir masa jabatannya sebagai presiden.

“Masa kita harus tanggung jawab juga, yang bener aja dong kita tanggung jawab, dia sama Tuhan,” katanya, sebagaimana dilansir CNN Indonesia.

PDIP merupakan kendaraan politik Jokowi sejak maju menjadi Wali Kota Solo pada 2005. Begitu pula saat Jokowi maju di Pilgub DKI 2012, dan dua kali pilpres pada 2014 dan 2019.

Namun, pada Pilpres 2024, Jokowi mendukung putranya, Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo dan berseberangan dengan keputusan partai. PDIP sudah resmi memecat Jokowi dan keluarganya pada 4 Desember lalu.

Menurut Deddy, kerusakan demokrasi tidak adil jika menyalahkan rakyat. Sebaliknya, dia menegaskan, yang harus bertanggung jawab adalah elite politik dan partai.

“Siapa yang rusak? Rakyatnya? Ya elitenya, calonnya, partainya. Karena apa? Karena memang itu tadi pelembagaan partai politik itu enggak jalan, rekrutmen itu enggak jalan dengan baik. Itu problem, luar biasa, jadi jangan salahkan rakyat,” ucap Deddy.

Deddy mengatakan bahwa masyarakat hanya menganggap bahwa elite tak pernah hadir dalam kehidupan mereka. Namun, para elite politik justru datang tiba-tiba untuk meminta suara mereka.

“‘Lu kan dapat gaji, dapat privilege, masa kita enggak dapat apa-apa’. Akhirnya kan orang berpikir seperti itu,” tutur Deddy.***