Aliansi Sipil Minta Jokowi Jangan Bacot Terkait Perubahan Iklim

Jakarta (Riaunews.com) – Aliansi Perlawanan Perubahan Iklim melakukan aksi unjuk rasa. Mereka meminta pemerintah melakukan aksi nyata untuk menghentikan krisis iklim global.

Aliansi yang terdiri dari LSM Greenpeace, Walhi, Extinction Rebellion, Solidaritas Perempuan, BEM UI dan Jeda Untuk Iklim ini melakukan aksi di simpang Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat (5/11/2021) sore.

Mereka membawa sejumlah spanduk mengecam sejumlah pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan kabinetnya dalam KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim atau Conference Of Parties ke-26 (COP 26) di Glasgow, Skotlandia pada Selasa (2/11/2021) kemarin.

“Jokowi, Aksi Iklim Sekarang, Bukan Bacot, Deforestasi turun signifikan blablabla, Jokowi Bacot, keadilan iklim untuk semua,” tulis mereka di spanduknya.

Novita Indri dari Jeda Untuk Iklim menjelaskan, pencapaian yang disebutkan pemerintah dalam KTT COP 26 tidak sesuai dengan fakta dilapangan, angka 82 persen penurunan deforestasi yang disampaikan Jokowi dinilai tidak tepat.

“Sederet angka dan kata-kata yang disampaikan oleh Presiden pada COP26 hanyalah omong kosong,” kata Novita, dilansir Suara.com.

Mereka juga mengecam sikap pemerintah yang menyebut semangat zero deforestasi tidak boleh menghalangi pembangunan era Jokowi.

“Pembangunan besar-besaran yang katanya dilakukan ‘demi kesejahteraan masyarakat’ pada kenyataannya adalah pembangunan yang menghancurkan ekonomi masyarakat dan menjerumuskan masyarakat menjadi tergantung terhadap ekonomi ekstraktif yang para oligarki miliki,” tegasnya.

Dalam aksinya mereka juga menggelar sidang tandingan melawan KTT COP 26 di simpang Patung Kuda yang menurut mereka hanya buaian pemimpin dunia yang tidak memikirkan krisis iklim.

APPI mendesak pemerintah menghentikan pemberian izin baru untuk pembangunan PLTU batu bara, termasuk PLTU co-firing dan PLTU dengan teknologi CCS dan mempensiunkan pengoperasian PLTU batubara dan segera beralih ke energi terbarukan.

Mengedepankan Zero deforestation tanpa ada dalih pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah juga harus segera mengesahkan National Gender Action Plan untuk memastikan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat bagi perempuan dalam setiap kebijakan dan proyek iklim yang dilakukan, termasuk memastikan kebijakan maupun proyek tersebut tidak berbahaya dan merugikan perempuan.

Meningkatkan target penurunan emisi dalam NDC dan memastikan rencana ambisius untuk mencapai net zero emission paling lambat sebelum 2050.

Menghentikan pemberian konsesi di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir.

Meningkatkan perlindungan, pelibatan dan partisipasi dari garda terdepan seperti masyarakat adat, petani, masyarakat pesisir, dan komunitas lokal lainnya terhadap perlindungan lingkungan.***