Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Jakarta (Riaunews.com) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia meyakini posisi dirinya dan para menteri dari Partai Golkar di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto aman.
Setelah memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025), dia menegaskan bahwa Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai lainnya yang berada di dalam koalisi, untuk mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah.
“Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas dari kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa,” kata Bahlil.
Menurut dia, kebijakan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga Partai Golkar tidak mencampuri dan melampaui batas kewenangan tersebut.
Bahlil juga mengatakan bahwa Partai Golkar memiliki delapan menteri, tiga wakil menteri, dan satu Gubernur Lemhannas, di bawah Kabinet Merah Putih. Para pejabat itu, kata dia, merupakan pembantu Presiden yang harus menerjemahkan program dan arah kebijakan Presiden.
“Biarkan, jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu, sebagaimana dilansir Republika.co.id.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai bahwa ada pihak yang ingin mengadu domba Partai Golkar dengan Partai Gerindra terkait munculnya polemik penyaluran LPG 3 kilogram kepada masyarakat. Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa sejauh ini hubungan partai berlambang pohon beringin dengan partai berlambang kepala garuda itu tetap harmonis dan solid.
“Apapun usaha mereka untuk mengadu domba, apalagi mau memecah antara Gerindra dengan Golkar, saya punya keyakinan, itu tidak mungkin dilakukan dan pasti orang itu kecewa,” kata Idrus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (8/2/2025).
Seperti diketahui Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang bertugas untuk mengatur subsidi LPG 3 kg agar lebih efisien.
Namun kebijakan itu sempat menimbulkan polemik, hingga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa kebijakan itu bukan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Idrus menekankan bahwa hubungan Bahlil dan Dasco tetap harmonis walaupun kebijakan terkait LPG 3 kg itu menuai sorotan publik. Kedua tokoh itu, kata dia, tetap memiliki hubungan yang cair dan produktif.
Selain itu, menurut dia, Bahlil memiliki karakter kepemimpinan yang sesuai dengan kriteria Presiden Prabowo Subianto, yakni berani menghadapi persoalan dan bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil.
Karena, kata dia, Bahlil bersikap tak cuci tangan dalam polemik elpiji 3 kg. Bahkan, Bahlil langsung menemui rakyat dan pasang badan terhadap kebijakan yang diputuskan.
“Nah, ini juga ciri karakter yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo, kan, begitu,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) Rabu (5/2/2025) malam, kembali menekankan dirinya tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main. Belakangan, Prabowo berulang kali mengisyaratkan adanya reshuffle Kabinet Merah Putih (KMP)
“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait reshuffle Kabinet Merah Putih.
Dasco Ungkap Ada Menteri Tak Seirama Presiden
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar bahwa ada menteri dari Presiden Prabowo Subianto yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya. Namun, dia pun belum mengetahui secara persis sosok menteri yang dimaksud.
“Memang saya ada dengar keluhan sedikit sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa demikian,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis lalu.
Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja menteri-menteri di Kabinet Merah Putih. Terlebih lagi, Presiden sudah merasakan kinerja para menterinya dalam 100 hari kerja.
Namun, Dasco mengaku belum mengetahui bentuk evaluasi dari Presiden RI Prabowo Subianto terhadap sosok menteri yang kurang seirama di Kabinet Merah Putih. Apakah evaluasi itu hanya berupa teguran atau pencopotan (reshuffle).
“Ya, jadi saya dapatkan informasi soal (menteri) yang tidak seirama. Ya, saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan Presiden mempunyai kebijakan,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Dasco mengemukakan hal itu menyusul informasi terkait dengan sejumlah menteri yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ya, kalau saya bilang kemarin kan saya dengarnya begitu,” ucapnya.
Wakil rakyat ini menegaskan bahwa kewenangan untuk melakukan perombakan kabinet menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo.
“Mengenai masalah reshuffle, masalah kapan waktunya, masalah ada tidak adanya reshuffle, itu adalah hak prerogatif dan kewenangan Presiden, dan tentunya kami tidak ingin mendahului,” ujarnya.
Untuk itu, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan mengevaluasi menteri di Kabinet Merah Putih kepada Presiden Prabowo selaku kepala negara.
“Jadi kami tunggu apakah kemudian Presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau bagaimana,” tuturnya.***
