Jokowi Sebut PDIP Sebagai Partai Perorangan Setelah Dipecat, Apa Maksudnya?

Solo (Riaunews.com) – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait keanggotaannya di PDIP.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan Jokowi dan keluarganya bukan lagi bagian dari PDIP.

“Ya berarti partainya perorangan,” kata Jokowi kepada awak media saat dimintai tanggapan atas pernyataan Hasto, Kamis (5/12/2024), dilansir CNN Indonesia.

Baca Juga: Anies setelah Pilkada 2024, Makin Lengket dengan PDIP atau Lanjut Bikin Ormas?

Pada kesempatan itu, Jokowi makan siang bersama awak media di sebuah rumah makan tak jauh dari kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah.

Jokowi tidak menerangkan lebih jauh lagi apa yang dimaksud dengan pernyataannya itu.

Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu juga tidak menjawab saat ditanya mengenai status keanggotaannya di PDIP. Ia hanya tersenyum dan mengulangi pernyataannya.

“Ya partainya partai perorangan. Ya udah itu,” kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga tidak menjawab saat ditanya mengenai tawaran untu bergabung dengan Partai Golkar. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lagi-lagi mengulangi pernyataannya sambil tersenyum.

“Partainya partai perorangan,” kata dia lagi.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan Jokowi dan keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution bukan lagi bagian dari keluarga PDIP.

Menurut Hasto, Jokowi sudah tidak sejalan dengan idealisme partai sejak mencalonkan putranya, Gibran, lewat Mahkamah Konstitusi (MK) pada pilpres lalu.

Baca Juga: Hasto Tegaskan Jokowi, Gibran dan Bobby Sudah Bukan Lagi Bagian PDIP

“Saya tegaskan kembali bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata dia di Sekolah Partai, Rabu (4/12).

Dia menyinggung ambisi Jokowi yang tak pernah berhenti untuk berkuasa dan karenanya, PDIP telah meminta maaf atas sikap Jokowi tersebut.

“Dan pada rapat kerja nasional yang kelima kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya bisa berubah dan melupakan cita-cita yang membentuknya,” katanya.***