GPII: Menkominfo dan Jubir Presiden layak di-reshuffle

Jakarta (Riaunews.com) – Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) setuju jika Presiden Joko Widodo mengevaluasi kabinet mengingat ada beberapa menteri yang dinilai berkinerja buruk di tengah pandemik Covid-19.

Ketua Umum Pimpinan Pusat GPII, Masri Ikoni, mengatakan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate salah satu yang layak direshuffle.

Baca: Surati Menkominfo, Gubernur Sumbar minta Injil berbahasa Minang dihapus

Sebab, ada masalah komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan virus corona, sehingga dapat menghilangkan nyawa warga negara. Ditambah, sejumlah pesan pemerintah terkesan cukup membingungkan dan tidak sampai ke masyarakat dalam penanganan Covid-19.

“Akibatnya masyarakat mejadi korban dari simpang siurnya komunikasi publik pemerintah,” ujar Masri saat diskusi virtual bertajuk “New Normal: Perlukah Reshuffle Kabinet?”, Ahad (7/6/2020) malam, sebagaimana dilansir Kantor Berita Politik RMOL.

 

Menurut Masri, Selain Menkominfo, yang layak ganti juga adalah Jurubica Presiden, Fadjroel Rachman.

Menurut Masri, saat masyarakat membutuhkan informasi soal Covid-19 yang utuh, namun yang muncul dari dalam istana malah informasi yang membingungkan dan simpang siur.

Baca: Cuitan Jubir Jokowi rasa BuzzerRp, Fadjroel Rachman dikecam warganet

“Sehingga ada kesan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak kompak,” katanya.

Namun demikian, Masri menegaskan bahwa penanganan pandemik Covid-19 secara umum berjalan baik jika dilihat dari kekompakan semua kementerian yang bergerak.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pengamat ekonomi Supiandi, menilai belum diperlukan evaluasi dan reshuffle menteri saat ini. Dia meminta Presiden Jokowi memberikan kesempatan kepada para pembantunya untuk lebih giat bekerja maksimal.

“Ekonomi sedang tidak menentu akibat Covid-19, tidak jaminan bila menteri menteri diganti akan kerja lebih baik,” kata Supiandi.

Dia usulkan ke depan, Indonesia perlu design pembangunan skenario pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan yang memperhatikan bencana. Selain itu Indonesia perlu mencadangkan dana bencana lebih besar, karena dana on call yang ada di BNPB tidak cukup untuk hadapi bencana seluas Covid-19.

Dalam diksusi virtual “New Normal: Perlukah Reshuffle Kabinet?”, juga hadir sebagai pembicara Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama, dan pengamat politik Ade Reza Hariyadi, serta diskusi dipandu oleh mantan Ketum GPII Karman BM. ***