Mengaku kenal pribadi Jokowi, Budiman Sudjatmiko bingung Pilkades dilarang Pilkada malah boleh

Jakarta (Riaunews.com) – Presiden Joko Widodo dinilai bukan tipe orang yang mempertaruhkan rakyat maupun bangsa Indonesia hanya untuk sekadar keluarganya.

Hal itu diyakini oleh Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia, Budiman Sudjatmiko saat menjadi narasumber di acara Talkshow Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk “Tantangan Ekonomi dan Inovasi di Era Pandemi” yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/9/2020).

Baca: “Breaking News: Pilkada serentak ditunda, kecuali Solo dan Medan”

Menurut Budiman, Jokowi bukan lah tipe orang yang hanya mementingkan keluarganya seperti narasi yang beredar di masyarakat soal ngototnya pemerintah melaksanakan pilkada pada Desember nanti.

Keluarga Jokowi juga mengikuti kontestasi, seperti anaknya, Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo dan menantunya, Bobby Nasution di Pilkada Medan.

“Saya kira enggak lah ya, saya kenal Pak Jokowi secara pribadi bahkan sebelum jadi Walikota, beberapa bulan sebelum jadi Walikota Solo pertama kali saya kenal beliau,” ujar Budiman.

Karena kata Budiman, Jokowi berasal dari keluar yang juga dekat dengan rakyat. Sehingga tidak akan meremehkan keselamatan rakyatnya.

“Dia adalah bagian dari kita, dia bukan dari keluarga yang jauh dari rakyat yang melihat problem rakyatnya itu seperti debu di bawah karpet di injak-injak, bukan tipe begitu. Beliau adalah orang yang berasal dari bawah karpet dari debu, sama seperti saya, jadi ngerti rasanya desakan-desakan dari masyarakat umum. Saya pikir Pak Jokowi tidak akan mempertaruhkan Indonesia untuk sekedar itu,” jelasnya.

Baca: Fadjroel sebut Jokowi takkan menunda Pilkada meski Covid-19 belum berakhir

Namun demikian, Budiman berharap agar Presiden Jokowi untuk secara jelas dan tegas dalam mengambil keputusan.

Karena sambung Budiman, saat ini terdapat perbedaan ataupun diskriminasi. Di mana, pemilihan kepala desa (Pilkades) dilarang, namun pilkada diperbolehkan di tengah pandemi Covid-19.

“Saya harap Pak Jokowi jelas, tegas, fix (mau lanjut Pilkada Desember atau tidak), jangan mix. Dalam pengertian pilkada itu, karena desa (Pilkades) tidak diperbolehkan, sinyalnya membingungkan,” pungkasnya.***

 

Sumber: RMOL