Jakarta (Riaunews.com) – Ungkapan politisi PDIP Darmadi Durianto terkait adanya kudeta merangkak yang dilakukan pada Jokowi adalah ekspresi manuver politik.
Demikian analisa Direktur Eksekutif Indopolling Network, Wempy Hadir saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (29/10/2020).
Baca: Demi Ambisi Investasi ‘Jurassic Park’ Luhut dan Jokowi Regulasi pun Ditabrak
Menurut Wempy, meski menjadi partai pemenang dan penopang utama pemenangan Jokowi sebagai presiden, para perideo kedua ini PDIP tidak mendapatkan peran strategis mengelola kekuasaan.
Selama ini, kata Wempy, Jokowi lebih memberikan peran lebih pada orang-orangnya yang berada di luar PDIP seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir.
“PDIP sebagai partai pemenang tidak nampak perannya oleh Jokowi, mulai komposisi menteri, peran di lembaga strategis negara padahal kan beban partai penguasa bagaimana ideologi yang diemban partai terdeliver menjadi kebijakan negara,” demikian kata Wempy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (29/10).
PDIP dalam analisa Wempi sedang melakukan bargaining politik pada Jokowi dan orang-orangnya. Tujuannya adah untuk membangun suatu kompromi politik.
Baca: Luhut Mengaku Dirinya yang Memulai Pembentukan Omnibus Law
“Pernyataan itu (Darmadi soal kudeta merangkak) bagian dari manuver untuk membangun kompromi politik agar ada keseimbangan kekuasaan. Jokowi harus tahu itu karena tanpa PDIP tidka mungkin jadi Presiden,” demikian kata Wempy.***
