Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Duri (Riaunews.com) – Penasehat Ahli (PA) Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berkunjung ke area operasi PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) WK Rokan. Kunjungan kerja tersebut antara lain untuk meninjau fasilitas pengelolaan air terproduksi, rig pemboran hingga fasilitas pengelolaan kelistrikan di WK Rokan, Selasa (6/2/2024).
PA Kepala SKK Migas Ngatijan dan Rachmat Hardadi didampingi Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus bersama Kepala Departemen Operasi Julius Sebastian, juga memastikan keandalan operasi dan produksi dalam mendukung ketahanan energi nasional.
Kunjungan kerja tersebut dimulai dari paparan umum operasi di ruang Digital Innovation Center (DICE); sebuah fasilitas pusat kendali operasional dan big data, yang dapat memantau kegiatan di lapangan secara real time di Rumbai.
Rombongan juga melihat secara langsung fasilitas pengelolaan air terproduksi di Petani GS, dilanjutkan ke area rig pemboran serta Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) di Duri, Kabupaten Bengkalis.
Area Petani GS yang dikunjungi rombongan ini merupakan inovasi berbasis alam atau Nature-based solution (NBS) berupa lahan basah (wetland) buatan untuk mengelola air terproduksi dari kegiatan produksi minyak.
Pengelolaan air terproduksi dilakukan dengan lahan basah buatan (Constructed Wetland) berbasis teknologi hidro. Lahan basah buatan dibentuk berbasis perhitungan hydraulic loading rate dengan mekanisme gravitasi.
Sebagai tahap awal, PHR telah membangun lahan basah buatan seluas kurang lebih 5.000 m2 di salah satu wilayah kerja Blok Rokan. Saat ini PHR sedang mengembangkan 14 konstruksi lahan basah di wilayah kerjanya.
“Kami berharap pengembangan constructed wetland dapat mengurangi kendala dalam upaya peningkatan produksi migas di Gathering Station PHR WK Rokan,”, ujar Ngatijan. Dia menambahkan PHR diharapkan dapat terus melakukan inovasi dalam mengejar target pemboran dengan mengoptimalkan rig pemboran yang tersedia, serta melakukan akselerasi peningkatan fasilitas produksi untuk memitigasi potensi LPO.
