Jakarta (Riaunews.com) – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan 9 perusahaan besar eksportir CPO di Sumatera ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan kartel minyak goreng.
Selain itu, mereka juga melaporkan 1 perusahaan asing pembeli CPO tersebut.
Selain tuduhan kartel, MAKI juga menyebut sembilan perusahaan besar ekportir CPO itu juga ngemplang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dari fasilitas Pusat Logistik Berikat di Pulau Sumatra.
Upaya pengemplangan mereka lakukan dengan modus; langsung dijual keluar negeri (ekpor) tanpa melewati proses industri sebagaimana ketentuan kawasan berikat.
Padahal nilai transaksi ekspor 9 perusahaan dengan 1 perusahaan asing itu mencapai Rp1,1 triliun.
“Ekspor 9 perusahaan itu diduga penyebab langka dan mahal minyak goreng,” katanya dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (1/4/2022).
Bonyamin berharap laporannya itu bisa melengkapi penyelidikan dugaan adanya kartel minyak goreng yang sedang dilakukan KPPU.
Diketahui, KPPU saat ini tengah menyelidiki dugaan kartel minyak goreng.
Tim Investigasi KPPU mengklaim telah menemukan satu barang bukti terkait laporan dugaan kartel, penetapan harga, dan penguasaan pasar minyak goreng.
Dengan temuan itu, mereka menaikkan proses penegakan hukum kasus tersebut ke level penyelidikan. Mereka tengah membidik delapan kelompok perusahaan kelas kakap yang diduga terlibat dalam kartel itu.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean di kantornya di Jakarta Pusat, Selasa (29/2).
Ia mengaku akan terus melakukan penyelidikan pada perusahaan yang tidak disebutkan namanya itu.
“Jadi saya mungkin tidak menyebutkan (namanya). Tapi, dari kelompoknya ini akan kita dalami dari delapan kelompok besar perusahaan yang menguasai pangsa pasar,” ujarnya.***
