Krisis Eropa Meluas, Aksi Demo Terjadi di Sejumlah Negara

London (Riaunews.com) – Kondisi ekonomi yang memburuk di Benua Eropa memicu protes dan mogok kerja besar-besaran di wilayah itu. Para pekerja meminta agar upah dinaikan untuk mengimbangi kenaikan harga energi dan pangan yang melonjak tajam.

Ribuan warga Rumania bergabung dalam unjuk rasa Bucharest untuk memprotes biaya energi, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya yang menurut penyelenggara telah mengirim jutaan pekerja ke dalam kemiskinan.

Di Republik Ceko, kerumunan besar yang mengibarkan bendera di Praha bulan lalu menuntut pemerintah koalisi pro-Barat mengundurkan diri dari perang Rusia-Ukraina. Menurut para pengunjuk rasa, kebijakan embargo gas Rusia saat berperang dengan Ukraina memicu lonjakan yang tinggi di harga energi.

Bergeser ke negara dekat Republik Ceko, ribuan warga Hungaria termasuk guru dan siswa berbaris melalui Budapest pada hari Minggu untuk memprotes pemerintah. Meski telah mengamankan pasokan gas Rusia, demonstran masih menyebut Perdana Menteri (PM) Vikro Orban gagal menjaga stabilitas ekonomi.

Sementara itu, di Eropa Barat, gelombang pemogokan kerja mulai terjadi. Di Prancis, serikat pekerja kilang minyak dan sektor publik seperti transportasi telah memulai pemogokan mereka dalam beberapa pekan terakhir. Pemogokan ini menipiskan stok bensin negara itu serta gangguan mobilisasi akibat beberapa kendaraan umum yang berhenti beroperasi.

Pekerja kereta api, perawat, pelabuhan, pengacara, dan profesi lainnya di Inggris juga telah melakukan serangkaian pemogokan dalam beberapa bulan terakhir. Mereka menuntut kenaikan gaji yang sesuai dengan inflasi yang berjalan pada level tertinggi empat dekade sebesar 10,1%.

Selain itu, pemogokan baru-baru ini oleh pilot Lufthansa di Jerman serta pekerja maskapai dan bandara telah mengganggu penerbangan.

Bergeser ke arah Barat, gelombang unjuk rasa besar-besaran juga dilakukan serikat pekerja di Prancis. Mereka menuntut kenaikan upah signifikan akibat biaya hidup yang terus melambung. Sebelumnya, hal serupa telah dilakukan oleh para pekerja kilang minyak sehingga menyebabkan krisis BBM di negara tersebut.

Analis dari konsultan risiko Verisk Maplecroft, Torbjorn Soltvedt, mengatakan krisis kali ini dapat menimbulkan kerusuhan sipil di Eropa. Pasalnya, para pemimpin Eropa sangat mendukung Ukraina dan berjanji atau untuk menghentikan ekonomi mereka dari minyak dan gas alam Rusia yang murah.

Namun transisi dari sumber energi asal Rusia cukup sulit. Bahkan, krisis diperkirakan akan memburuk pada waktu-waktu mendatang.

“Tidak ada perbaikan cepat untuk krisis energi. Dan jika ada, inflasi sepertinya akan lebih buruk tahun depan daripada tahun ini,” ujarnya dikutip Euronews, Senin (24/10/2022).

“Itu berarti hubungan antara tekanan ekonomi dan opini populer tentang perang di Ukraina akan benar-benar diuji,” tambahnya.

Sejauh ini, Inggris menjadi negara Eropa pertama yang mengalami perubahan kepemimpinan negara akibat inflasi yang tinggi ini. Setelah 45 hari menjabat, Perdana Menteri (PM) Liz Truss menyatakan mundur dari jabatannya setelah mengaku ia tak mampu membawa mandat rakyat untuk menyelesaikan persoalan ekonomi yang membelit Inggris.

Rencana stimulus ekonomi Truss yang gagal, yang melibatkan pemotongan pajak besar-besaran dan bantuan puluhan miliar pound untuk tagihan energi rumah tangga dan bisnis tanpa rencana yang jelas untuk membayarnya, memberikan gambaran terkait persoalan yang dihadapi pemerintah.

“Mereka memiliki sedikit ruang untuk bermanuver. Sejauh ini, anugerah keselamatan telah lebih ringan dari Oktober biasanya di Eropa, yang berarti lebih sedikit permintaan gas untuk memanaskan rumah,” jelas Soltvedt lagi.

“Namun, jika kita berakhir dengan gangguan tak terduga pada pasokan gas dari Eropa musim dingin ini, maka, Anda tahu, kita mungkin akan melihat peningkatan lebih jauh dalam kerusuhan sipil, risiko, dan ketidakstabilan pemerintah,” tuturnya.***