Jakarta (Riaunews.com) – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kembali jadi perbincangaan panas. Ahok disebut-sebut akan menjadi pemimpin Ibukota Negara baru di Kalimantan Timur (Kaltim).
Ibukota Negara nantinya memang tidak di bawah kendali Gubernur. Melainkan pejabat setingkat menteri, dalam hal ini seperti Badan Otorita yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, meyakini akan terjadi perdebatan di masyarakat terkait isu Komisaris Utama PT Pertamina itu akan jika dijadikan pemimpin di ibukota baru.
“Itu akan mengundang perdebatan yang panjang dan tak produktif. Memang nggak ada yang lain?” kata Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (2/3/2020).
Menurut Ujang Komarudin, Ahok masih melekat di hati masyarakat sebagai sosok yang kontroversial. Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini menyarankan tidak menjadikan Ahok sebagai pemimpin ibukota baru agar tidak ada perdebatan panjang. Terutama karena Ahok pernah terjerat kasus hukum, yakni kasus penistaan agama dan dihukum penjara selama dua tahun.
“Banyak tokoh lain yang bersih, berintegritas dan kredibel. Bangsa ini habis energinya hanya urus soal seperti itu. Cari yang lain lah. Cari yang tak pernah bermasalah secara hukum,” demikian Ujang Komarudin.
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengumumkan empat nama kandidat yang akan menjadi Kepala Otoritas Ibukota Negara (IKN).
Mereka adalah Bambang Brodjonegoro diurutan pertama, Ahok di urutan kedua dan Tumiyono serta Abdullah Azwar Anas di uratan ketiga dan empat.
“Yang namanya kandidat ya memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjo. Dua, Pak Ahok. Tiga, Pak Tumiyono. Empat, Pak Azwar Anas,” kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan terkait Otoritas IKN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).***
