DPR Rekomendasikan Pusat Potong Anggaran ke Pemda Tangani Covid-19

Jakarta (Riaunews.com) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah memberi rekomendasi kepada pemerintah agar melakukan refocusing atau pemotongan anggaran belanja pada APBN semester II-2021, jika kasus positif dan angka kematian yang diakibatkan Covid-19 terus melonjak naik.

Hasil pemotongan ini akan dialokasikan ke beberapa kebutuhan anggaran belanja untuk memperkuat penanganan Covid-19.

“Saya kira, refocusing anggaran ini tidak hanya pada belanja Kementerian dan Lembaga (K/L), tetapi juga anggaran pemerintah daerah (Pemda). Karena itu, saya minta Pemda juga ikut memikul beban, agar anggarannya juga dipotong,” ujar Said di Jakarta, Senin (5/7/2021).

Menurutnya, pemotongan anggaran K/L maupun Pemda ini tidak bisa dihindari.

Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah mempersiapkan amunisi yang cukup untuk melawan virus Covid-19 ini.

Sebab, perkembangan Covid-19 ini sangat ini mengkhawatirkan sehingga membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk memutus mata rantai penyebaran virus mematikan ini.

“Mencermati perkembangan terkini atas keadaan bangsa kita, pada awal semester 2 tahun 2021 menunjukkan tren peningkatan yang sangat drastis. Untuk itu, perlu penguatan dari sisi anggaran, termasuk pemotongan sejumlah anggaran, baik itu K/L maupun Pemda,” jelasnya.

Selain pemotongan anggaran K/L maupun Pemda, Said menegaskan beberapa pos anggaran yang kurang prioritas dan belum ditenderkan bisa dipotong.

Termasuk, rencana kegiatan yang dibatalkan karena tingginya Covid-19 memang harus dipangkas.

Demikian juga dengan anggaran belanja perjalanan dinas, anggaran konsumsi rapat, anggaran belanja modal yang tidak berdampak pada masyarakat, belanja ATK, penghematan belanja listrik karena sebagian besar WFH harus direfocusing juga.

“Termasuk anggaran belanja yang mengalami pemblokiran serta Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2020,” terangnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini menegaskan, hasil refocusing anggaran belanja ini dialokasikan untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19.

Hal ini penting, agar jangkauan rakyat yang mendapatkan layanan vaksinasi Covid-19 semakin banyak.

Untuk itu, dibutuhkan penambahan tenaga medis, termasuk para sukarelawan, kebutuhan peralatan vaksin, dan pembiayaan tempat tempat darurat untuk pelaksanaan vaksinasi yang memenuhi standar protokol kesehatan.

“Saya mendukung target Presiden Joko Widodo agar program vaksinasi dapat menjangkau 2 juta rakyat per harinya,” ucapnya.

Selain itu, hasil pemotongan anggaran ini dipakai guna memperbanyak layanan fasilitas kesehatan, sarana dan prasarananya tenaga medis yang mampu menampung lonjakan pasien Covid-19.

Langkah ini untuk mengantisipasi banyaknya pasien Covid-19 yang meninggal di rumah akibat daya tampung rumah sakit mengalami over kapasitas.

“Kementerian Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, TNI, Polri dan Pemda dapat berkolaborasi menyediakan rumah sakit lapangan, khususnya di daerah daerah yang tidak memiliki fasilitas wisma atlet seperti DKI Jakarta,” sarannya.

Tak hanya itu, hasil pemotongan angaran ini juga digunakan untuk mendukung anggaran pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali, khususnya anggaran operasi penegakan disiplin oleh aparat TNI, Polri, serta Kementerian Perhubungan.

Said mendukung langkah pemerintah menerapkan PPKM Darurat ini.

Untuk itu, dia berharap kebijakan yang telah dirancang dijalankan secara disiplin khususnya aparat pelaksana di lapangan.

“Kita berharap kebijakan tersebut berjalan efektif, agar perkembangan kasus positif Covid-19 harian menurun, termasuk angka kematian yang dialami para penderita Covid-19,” harapnya.

Langkah ini perlu berjalan efektif agar budaya disiplin masyarakat terbentuk dalam menjalankan protokol kesehatan.

“Kita tidak ingin ada dokumen Swab Antigen, PCR, dan Sertifikat Vaksin palsu dalam screening mobilitas sosial terutama terhadap sektor sektor esensial. Tegakkan penegakkan hukum pidana atas para pihak yang melakukan hal tersebut,” jelasnya.

Politisi senior PDI Perjuangan ini juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk menutup jalur penerbangan dan pelabuhan internasional untuk sementara waktu.

Namun khusus untuk penerbangan militer, polisi, intelijen dan diplomat serta kargo tetap diperbolehkan dibuka.

“Tetapi dengan syarat memastikan protokol kesehatan serta karantina berjalan dengan efektif,” imbuhnya.

Lebih jauh, Said mengatakan hasil refocusing ini hendaknya digunakan untuk memperbesar alokasi dan memastikan tambahan Bansos, bantuan sosial produktif bagi UMI dan kelanjutan program restrukturisasi kredit bagi para pelaku UMKM.

“Dan juga untuk bantuan modal kerja dan transformasi bisnis secepatnya menuju layanan daring,” ucapnya.***