Tanggapi isu Ahok jadi menteri, PPP: Jadi komisaris Pertamina saja tak ada perubahan

Jakarta (Riaunews.com) – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diisukan akan diangkat menjadi menteri ketika dilakukan reshuffle kabinet nantinya.

Rumor reshuffle sendiri berhembus paska beredarnya video kemarahan Presiden Joko Widodo kepada para menterinya dalam rapat 18 Juni 2020 lalu, namun baru diunggah ke Youtube oleh Sekretariat Kabinet pada 28 Juni.

Baca: Ahok diisukan masuk kabinet, Edy Mulyadi: Masyarakat makin tahu siapa sesungguhnya rezim ini

Menanggapi hal tersebut, politisi PPP Ahmad Baidowi menyoroti kalau kerja Ahok di Pertamina dinilai peranya masih minim dan belum terasa.

“Terkait sosok Ahok, itu juga hak presiden. Namun, kalau kita lihat kinerjanya sebagai komisaris Pertamina belum terasakan manfaatnya,” kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi melalui keterangannya, Jumat (3/7/2020).

Pria yang disapa Awiek mencontohkan kerja-kerja Ahok yang menurutnya belum teruji di Pertamina, walaupun Ahok berperan sebagai Komut.

Anggota Komisi VI DPR RI itu mengatakan kalau peran Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina seharusnya turut memberikan dampak.

“Sebagai contoh harga BBM yang tidak turun meskipun harga minyak dunia turun. Walaupun itu otoritas direksi, lalu fungsi komisaris di situ apa? Bukankah dalam rangka pengawasan?” katanya.

Baca: Rektor UIC sindir Ahok sebagai Komisaris merangkap Dirut dan Jubir Pertamina

“Kami belum melihat merasakan Ahok effect di Pertamina,” sambungnya.

Walaupun demikian, Awiek menekankan bahwa pengangkatan menteri adalah hak sepenuhnya Jokowi sebagai presiden, ia yakin Jokowi punya parameter tertentu dalam menentukan sosok menteri.

“Sesuai ketentuan UUD 1945 Pasal 17 bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Maka tentu parameter yang dilakukan terhadap figur yang hendak diangkat sebagai mnteri tentu mutlak kewenangan Presiden,” pungkasnya.***