Oleh : Nelly, M.Pd.
Di penghujung tahun 2020, Presiden Jokowi mengumumkan pergantian beberapa Menteri. Menarik perhatian kali ini ada sejumlah Menteri yang terpilih tidak sesuai dengan kualifikasi dan keahliannya. Seperti pada Menkes yang digantikan oleh seorang pengusaha.
Ya, Budi Gunadi Sadikin ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Kesehatan (Menkes) RI menggantikan Terawan Agus Putranto. Tentu saja hal ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya PKS yang menyebut Budi Gunadi Sadikin merupakan Menkes RI pertama yang tidak berasal dari bidang kesehatan.
Ini baru pertama kali Kementerian Kesehatan dipimpin oleh orang yang bukan berlatar belakang kesehatan atau dokter. Budi Gunadi Sadikin lebih dikenal sebagai pengusaha.
Ya, pergantian menteri yang diumumkan presiden kali ini memang banyak mengundang perhatian publik. Sebab tak sesuai dengan bidangnya, terlebih pada menteri kesehatan. Saat ini Indonesia masih dalam upaya melawan pandemi covid-19. Maka sangat dibutuhkan sosok Menkes yang bisa memahami pandemi corona dari sudut pandang kesehatan, bukan hanya dari sudut pandang ekonomi semata.
Kondisi ini sangat membutuhkan sosok menteri kesehatan yang memahami pandemi covid-19 sebagai persoalan berbasis kesehatan, bukan dipandang dari kacamata ekonomi dan moneter. Artinya selesaikan dulu basis persoalan kesehatannya baru pemulihan ekonomi. Sebab Kemenkes adalah leading sektor penanganan pandemi corona.
Maka tugas utama Kemenkes memiliki kewenangan penuh menjadi leading sector penanganan pandemi covid-19, membawa Indonesia lepas dari pandemi, jangan sampai malah membuat sistem kesehatan makin parah karena ditangani oleh bukan ahlinya.
Seyogianya para punggawa memastikan masyarakat mendapatkan hak kesehatan. Harus ada perbaikan dalam sistem kesehatan, bukan hanya sekedar pergantian menteri, apalagi hanya ekonomi yang menjadi prioritas. Negara tentunya harus pastikan rakyat Indonesia mendapatkan hak kesehatannya dengan baik.
Lebih jauh yang mesti dipahami adalah bahwa pergantian Menteri saja sebenarnya tak cukup menangani karut-marut persoalan bangsa ini. Dikarenakan jika sistem aturan masih menggunakan aturan kebijakan yang sama, maka dipastikan tak akan merubah apa-apa.
Belajar dari yang sudah berulang kali negeri ini lakukan. Gonta-ganti jabatan baik Presiden, Menteri, Pemimpin daerah, kerap kali dilakukan dengan alasan perbaikan. Namun kondisi bangsa tak kunjung menemui kebaikan dan perubahan.
Negeri ini sudah 75 tahun lebih merdeka, harusnya evaluasi mesti diprioritaskan. Akhir tahun ini menjadi momen tepat untuk merefleksi tentang tata kelola bangsa ini. Jangan biarkan masalah silih berganti melanda negeri tanpa ada solusi. Sebab, pergantian pemimpin juga harus dibarengi dengan bergantinya sistem aturan yang selama ini membuat problem tak kunjung usai.
Ya, jika mau berubah tentunya harus mengambil sistem aturan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Yaitu dengan sistem Islam, yang telah terbukti dan teruji. Maka kembali pada sistem aturan Islam sebagaimana yang dicontohkan kanjeng nabi adalah hal yang mesti dilakukan bangsa ini.
Wujud ketakwaan adalah dengan mengambil dan menjalankan secara totalitas hukum aturan Ilahi. Insyaa Allah segala keberkahan dan kemuliaan akan diraih. Kesejahteraan dan kemakmuran juga akan dirasakan bukan saja oleh Muslim, namun juga oleh Nonmuslim.***
Penulis Merupakan Akademisi dan Pemerhati Sosial Masyarakat
