Demokrat Yakin Ada Intervensi Kekuasaan Jika KLB Diberikan Izin

Jakarta (Riaunews.com) – Ketua Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menuding ada oknum kekuasaan yang bermain jika Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat diizinkan.

Dilansir CNNIndonesia.com, Herzaky menegaskan bahwa KLB yang diusung oleh sejumlah kader yang dipecat adalah kegiatan inkonstitusional dan ilegal.

“Kalau nanti mereka membawa-bawa bahwa ini KLB, KLB partai Demokrat dan kemudian mendapatkan izin, nah ini kan menjadi pertanyaan bagi kami,” kata Herzaky saat dihubungi, Selasa (2/3/2021).

“Bener tuh, ini ada intervensi oknum kekuasaan di sini,” kata dia menegaskan.

Herzaky mengingatkan, merujuk pada pasal 81 ayat 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) organisasi, hanya ada dua kondisi yang membuat KLB mungkin dilakukan.

Pertama, KLB diusulkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) yang saat ini diduduki oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kedua, Herzaky melanjutkan, KLB mungkin dilakukan jika disetujui minimal tiga per empat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang terdiri dari 34 wilayah dan setengah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang terdiri dari 514 cabang. Hal ini juga harus disetujui oleh ketua MTP.

“Itu kalo ada KLB, sudah pasti KLB bodong,” kata Herzaky.

Herzaky meminta oknum kekuasaan yang mendorong internal partai demokrat menggelar KLB untuk bersabar.

“Pihak eksternal atau pihak oknum kekuasaan ini yang mencoba melakukan abuse of power, tolong lah sabar dikit, jangan kebelet-kebelet berkuasa,” kata Herzaky.

Menurut Herzaky, peristiwa ini kan menjadi preseden buruk bagi demokrasi jika oknum penguasa mempengaruhi internal partai politik dan mengajak mereka untuk menggelar KLB.

“Padahal yang diajak begitu, yang saat ini berjalan tidak punya hak suara untuk mengusulkan KLB,” ujar Herzaky.

Sebelumnya, Partai Demokrat tengah diterpa konflik internal. Beberapa kader dan mantan pengurus partai meminta agar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mundur dari kursi ketua umum dan mendorong digelarnya KLB.

Pihak DPP Partai Demokrat mengatakan bahwa Moeldoko merupakan oknum kekuasaan yang turut mendorong terlaksananya KLB ini.

Sementara itu, Moeldoko mengaku tidak mengetahui perkembangan internal Partai Demokrat. Ia tengah sibuk mempersiapkan pernikahan putrinya dalam empat minggu terakhir. Moeldoko meminta agar ia tidak ditekan.

“Saya enggak ngerti tuh perkembangan internal seperti itu, saya pikir sudah selesai. Jadi janganlah menekan-nekan saya. Saya diam, jangan menekan-nekan,” kata Moeldoko di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/2).***