Jakarta (Riaunews.com) – Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana ikut berkomentar soal cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi sepanjang perjalanan menuju Pilpres 2024.
Denny Indrayana yang juga Eks Wamenkumham menuding Jokowi tak hanya cawe-cawe untuk kepentingan bangsa, melainkan juga demi tujuan tertentu.
Salah satunya adalah membiarkan KSP Moeldoko ‘merebut’ Partai Demokrat.
Di akun twitter pribadinya, Denny Indrayana mengunggah sebuah artikel yang ditulisnya.
Cawe-cawenya Presiden Jokowi nyata terlihat dalam dugaan pencopetan Partai Demokrat, melalui KSP Moeldoko. PK Moeldoko di MA, konon ditukar guling dengan kasus korupsi mafia hukum yang sedang berproses di KPK. Lalu kenapa pula Presiden Jokowi harusnya dipecat? pic.twitter.com/LY4LBVAwI1
— Denny Indrayana (@dennyindrayana) May 31, 2023
Dalam artikel itu ia menulis, Presiden Jokowi seharusnya tidak berpihak di Pilpres 2024 melainkan hanya sebagai wasit.
Kompetisi harus dibiarkan berjalan adil, sebab Presiden yang tidak netral melanggar amanat konstitusi untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil.***
Sumber: KompasTV