Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Jakarta (Riaunews.com) – Petinggi DPP Partai Demokrat Andi Arief menganggap PDIP sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas tingkat kepuasan publik yang kian menurun terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, PDIP juga perlu tanggung jawab jika Indonesia jadi negara gagal.
Merujuk hasil survei Charta Politica dan Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan publik kepada pemerintah terus menurun sejak Januari-Februari lalu.
“Partai suara terbanyak pemilu 2019 PDIP jangan melempar tanggung jawab pada siapapun,” kata Andi, Kamis (28/4/2022).
Kepuasan publik terhadap pemerintah dalam beberapa survei terakhir memang menurun.
Charta Politika dalam survei yang dirilis pada 25 April mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kembali menurun.
Tingkat kepuasan publik pada Kabinet Indonesia Maju kini berada di angka 62,5 persen atau merosot dari survei terakhir Januari lalu di angka 65,3 persen. Tren penurunan sudah terjadi sejak Januari.
“Kalau kita lihat terjemahannya secara geografi, mana daerah yang dianggap cukup puas, dan tidak puasnya, kalau dilihat dengan border 60 persen, ada beberapa daerah yang harusnya mulai kita berikan catatan lampu kuning buat pemerintahan Jokowi dan Kiai Ma’ruf,” kata Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya dalam paparannya, Senin (25/4).
Menurut Andi PDIP patut bertanggung jawab karena menjadi partai yang paling banyak mendapat kepercayaan dari masyarakat di Pemilu 2019 lalu untuk membawa kemajuan, kesejahteraan dan terhindar dari krisis ekonomi.
“Namun yang dijalankan saat berkuasa mengutak-atik hantu ideologi, memaksakan seolah-olah Bung Besar Proklamator masih relevan saat ini,” kata Andi.
Saat ini Andi melihat Indonesia dihadapkan pada potensi menjadi negara gagal. Merujuk hasil survei, dia menyebut tingkat kepercayaan publik kepada lembaga negara terus menurun, termasuk DPR yang didominasi fraksi pendukung pemerintah.
“Baik TNI, Presiden, KPK dan belasan lainnya, kini sedang menghadapi kenyataan baru dan konkret: Indonesia benar-benar menjadi negara gagal,” kata dia.
Andi juga menyorot kondisi keadilan hukum dan politik di Indonesia saat ini. Menurutnya, keadilan hukum dan politik tak akan tercipta jika penguasa memihak pada satu pihak.
Begitu pula keadilan ekonomi. Tak mungkin tercipta jika pemerintah hanya bersama mereka yang kuat secara ekonomi dan melindunginya atas nama pluralisme.
“Di persaingan bisnis, pluralisme menjadi kosa kata baru karena ada ancaman persaingan setelah 32 tahun bisnis mendapat perlindungan penuh negara,” kata Andi.
Andi yakin PDIP akan mengalami penurunan suara di pemilu berikutnya. Dia menganggap suara PDIP dalma 7 tahun belakangan naik pesat bukan berkat Megawati Soekarnoputri, melainkan popularitas Joko Widodo.
Namun, seiring berjalannya waktu, Andi menilai masyarakat pun melihat bahwa sosok Jokowi tak sebersih yang dulu pernah terlihat. Dia menyinggung bisnis-bisnis yang berkaitan antara perusahaan besar dengan anak-anak Jokowi.
“Saat ini berbeda, semua keraguan rakyat atas citra bersih Jokowi, anak, keluarganya, mulai terkuak,” kata Andi.***
