Jakarta (Riaunews.com) – PDIP mendorong dua kursi menteri NasDem, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dievaluasi seiring munculnya isu reshuffle. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) NasDem Hermawi Taslim mengatakan reshuffle hak prerogatif presiden.
“Reshuffle kan memang hak prerogatif presiden yang diatur dalam UUD 45, yang bisa digunakan oleh presiden sesuai hasil evaluasinya. Jadi, ya semua pihak termasuk NasDem harus menghormati konstitusi,” kata Hermawi, dikonfirmasi, Senin (26/12/2022).
Hermawi mengatakan reshuffle merupakan hal biasa yang dilakukan presiden atas kinerja para menterinya. Dia lantas mengambil contoh menteri yang tersandung kasus salah satunya Eks Mensos Juliari Batubara yang merupakan kader PDIP.
“Reshuffle kan hal yang biasa, berdasarkan evaluasi kinerja oleh presiden, atau kalau Menteri berhalangan tetap atau kalau ter-OTT oleh KPK seperti yang dialami oleh mantan Mensos Yuliari Batubara dari PDIP,” tutur Hermawi.
Hermawi menegaskan reshuffle tidak menjadi soal bagi NasDem. Dia menyebut ada atau tidaknya reshuffle, NasDem tetap sahabat Jokowi.
“Jadi bagi NasDem ada atau tidak reshuffle, NasDem tetap menjadi sahabat Jokowi, pendukung utama Jokowi. Yang pasti reshuffle, tentu tidak akan dilakukan oleh presiden hanya karena usul satu dua orang,” sambungnya.
Hermawi mengatakan reshuffle menteri sifatnya murni keputusan presiden dalam menilai kinerja menterinya. Bukan usulan dari partai.
“Reshuffle itu sebuah bentuk keputusan presiden dalam menilai kinerja menteri, sifatnya umum, tidak diperuntukkan kepada partai tertentu. Dan reshuffle juga tidak didasari atas usul satu, dua orang. Reshuffle pasti demi perbaikan kinerja, atas pertimbangan-pertimbangan yang matang dari presiden,” jelasnya.
Sebelumnya, PDIP meminta kinerja dua menteri NasDem yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dievaluasi Presiden Jokowi. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat setuju reshuffle sebab dinilai sebagai waktu yang tepat bagi Jokowi untuk mengevaluasi menteri.
“Kalau itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden, sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi,” ujar Djarot di kantor DPP Taruna Merah Putih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/12).
Djarot kemudian mengungkit masalah impor beras. Menurutnya, kegiatan impor beras di Kementerian Pertanian perlu dievaluasi. Dia mengatakan dengan kegiatan impor beras dinilai akan menyakiti petani.
Karena hal tersebut menurut Djarot, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu dievaluasi Jokowi. Dia mengungkit semangat pembaruan agar janji kampanye Jokowi bisa diwujudkan.
“Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya,” ujarnya.***
