Pekanbaru (Riaunews.com) – Anggota Dewan Kota Pekanbaru menilai pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kota tersebut amburadul, terutama pada pembagian bantuan sosial.
Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal, meminta Pemko untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum memperpanjang PSBB yang akan berakhir 30 April besok.
“Sebelum memperpanjang, Pemko harus segera melakukan evaluasi penerapan PSBB ini dari segala aspek. Jika tidak, dikhawatirkan perpanjangan PSBB akan mendapatkan perlawanan sosial dari masyarakat,” cakap Nofrizal, Rabu (29/4/2020).
Salah satu yang disorot Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini bantuan sosial, dinilai masih jauh dari apa yang diharapkan masyarakat Pekanbaru.
Pasalnya, 15.625 paket Sembako yang dikucurkan tidak sesuai dengan pendataan yang telah dilakukan dan diberikan oleh pihak RT/RW. Sehingga timbul penolakan dari Forum Komunikasi (FK) RT/RW di beberapa kelurahan di Pekanbaru.
“Bantuan paket Sembako 15.625 kemarin itu bukan data yang sebenarnya, data yang dihimpun oleh pihak RT dan RW juga harus diberikan bantuan. Jangan nanti RT/RW beranggapan data yang mereka kumpulkan hilang begitu saja, tidak bisa. Kita DPRD akan kawal itu,” jelasnya.
Agar tidak timbuk gejolak dan perlawanan sosial dari masyarakat, Pemko Pekanbaru harus segera merealisasikan serta mendistribusikan bantuan kepada masyarakat Pekanbaru. Karena APBD 2020 sudah menggalami pergeseran untuk fokus penanganan Covid-19.
Sebagai salah satu solusi agar PSBB di Pekanbaru berjalan maksimal, Nofrizal meminta pemerintah memberi kebutuhan masyarakat terpenuhi selama tetap berada di rumah. Karena, lanjutya, saat ini kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak stabil.
“Kalau diberi jaminan dapat sesuatu, tentu masyarakat lebih semangat menjalankan. Tapi kalau tidak kita khawatir timbul perlawanan sosial, mereka cuek dan tidak peduli lagi dengan aturan PSBB ini,” ujarnya, demikian dilansir Cakaplah.***
