Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Pekanbaru (Riaunews.com) – Sebagai upaya menerapkan tatanan normal baru (New Normal) produktif dan aman Covid-19 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, perlu adanya pedoman sistem kerja tatanan normal baru.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Yan Prana Jaya mengatakan, untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja bagi pegawai dengan cara menjalankan protokol kesehatan.
“Penyesuaian sistem kerja dilaksanakan untuk mewujudkan budaya kerja yang adaptif dan berintegritas guna meningkatkan kinerja pegawai,” katanya, Kamis (04/06/2020).
Baca: Pemprov Riau tunggu Pusat mengenai perpanjangan WFH pegawai
Seperti dilansir Media Center Riau, Yan Prana mengatakan, penyesuaian sistem kerja dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi pekerja pegawai, diantaranya pelaksanaan tugas kedinasan di kantor atau pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau work from home (WFH).
“Khusus WFH bagi pegawai yang sakit, ibu hamil, ibu menyusui dan umur di atas 55 tahun,” katanya.
Yan Prana menambahkan, bahwa Pimpinan Daerah memastikan agar penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 yang dilakukan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.
Lanjutnya, untuk menjamin kelancaran pelayanan publik, perangkat daerah memastikan untuk melakukan penyerdehanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur pelayanan dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Serta, menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi dan membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan.
“Terutama untuk memperhatikan jarak atau physical distancing, kesehatan dan keselamatan pegawai yang melakukan pelayanan langsung secara offline sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan,” tambahnya.
Baca: Tak masuk di hari pertama kerja, ini sanksi yang menunggu ASN Pemprov Riau
Yan Prana juga menjelaskan, bagi penyelenggaraan kegiatan atau perjalanan dinas dalam pelaksanaannya yang urgensi dilakukan di kantor agar memerhatikan jarak aman, memakai masker dan menyediakan disinfeksinasi ruangan dan peralatan rapat serta jumlah peserta sesuai protokol kesehatan.
“Penyelenggaraan rapat di lingkungan Pemprov Riau agar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Juga bagi perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas, memperhatikan ketentuan peraturan undang-undang dan kebijakan pemerintah dengan protokol kesehatan,” jelasnya.
Kemudian, Yan Prana menjelaskan manajemen sumber daya manusia aparatur yang meliputi penilaian kerja, pemantauan dan pengawasan serta disiplin pegawai. Diantaranya, Pimpinan Perangkat Daerah memastikan agar perangkat daerah melakukan penyesuaian proses bisnis dan SOP dan melakukan perhitungan kembali analisi beban kerja yang mengadaptasi tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19, tanpa mengurangi sasaran kerja dan target kerja.
“Nantinya, pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target dilakukan melalui Sistem Penilaian Kinerja Aparatur secara elektronik (e-Sikap), serta bagi pegawai untuk kehadiran dilaksanakan melalui absensi manual dan diinput ke dalam e-Absen pada e-Office setiap hari sesuai jam kerja” katanya.
Baca: Tak ada istilah Harpitnas, ASN Pemprov Riau tetap masuk kerja besok
Yan Prana mengatakan, bagi PNS dan Non PNS bertanggung jawab untuk menaati penugasan yang telah ditetapkan, melakukan presensi sesuai jam kerja dan tata cara presensi yang berlaku, menyusun rencana kerja dalam melaksanakan kerja kedinasan, dan melaporkan secara berskala setiap akhir bulan pelaksanaan tugas dinas serta melaporkan kondisi kesehatan selama melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah.
“Apabila terdapat pegawai yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,” pungkasnya.***
