Jakarta (Riaunews.com) – Mantan Menteri Perdagangan yang kini Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, mengatakan masalah minyak goreng yang terjadi memperlihatkan negara kalah dan gagal dalam melindungi rakyatnya.
Menurutnya, permintaan maaf Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi karena belum mampu menangani masalah minyak goreng merupakan simbol dan bukti negara kalah dan gagal.
“Kondisi ini menunjukkan negara kalah dan didikte oleh situasi,” kata Gobel dalam keterangannya yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (18/3/2022).
Menurutnya, masalah bukan berakar dari sektor produksi, karena Indonesia adalah negara penghasil CPO dan minyak goreng terbesar di dunia.
Gobel menganggap masalah sesungguhnya adalah meningkatnya permintaan dunia sehingga harga naik dan para pengusaha lebih memilih menjual produksinya keluar negeri dengan harga lebih mahal dibandingkan menjual ke dalam negeri dengan harga yang diatur pemerintah.
Gobel pun membantah kelangkaan minyak goreng terjadi karena ada oknum yang melakukan penimbunan.
“Ini yang menjadi penyebab kelangkaan. Jadi bukan ditimbun ibu-ibu seperti pernyataan pejabat Kemendag yang asbun itu. Terbukti setelah batasan harga dihapus, minyak goreng berlimpah lagi,” kata Gobel.
Sebelum ada gejolak harga, minyak goreng kemasan di tingkat konsumen dijual di angka sekitar Rp9 ribu per liter. Kini harga berkisar antara Rp 22 ribu hingga Rp 24 ribu per liter.
“Hampir tiga kali lipat kenaikannya. Ini keuntungan yang berlimpah dan berlebihan,” sambungnya.
Gobel mengatakan, Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.
Gobel pun menyampaikan, produsen harus diajak untuk bertanggung jawab terhadap ketersediaan barang di pasar dan juga dalam menentukan harga.
“Minyak goreng itu masuk ke dalam barang strategis, bukan seperti barang-barang kebutuhan sekunder maupun tersier seperti kendaraan dan elektronika,” ucap Gobel.
“Sehingga industri pangan bahan pokok bukan sekadar dilihat dari sisi investasi tapi bagian dari partisipasi dalam pembangunan. Jadi harga bahan pokok, termasuk minyak goreng, jangan dilepas ke pasar,” katanya.
Gobel menambahkan, negara harus berpihak ke rakyat, melindungi rakyat, mencegah pemiskinan, serta memakmurkan masyarakat.
Menurutnya, cara mengatas masalah harga minyak goreng hanya butuh keberanian, ketegasan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan pendekatan kemanusiaan pemerintah terhadap produsen minyak goreng dan produsen CPO.
“Tugas pemerintah mengatur dan bertindak di lapangan, bukan cuma ngomong dan mondar-mandir. Jangan jadi macan kertas dan jangan menjadi macan ompong,” kata Gobel.
“Pencabutan HET minyak goreng kemasan dan menaikkan HET minyak goreng curah sama saja membiarkan masyarakat kecil disorong untuk bertarung melawan raksasa pengusaha,” sambung politikus NasDem itu.
Sebelumnya, Lutfi menyampaikan permohonan maaf karena belum mampu menangani permasalahan minyak goreng. Ia menduga kelangkaan minyak goreng salah satunya disebabkan oleh mafia dan spekulan yang mengambil keuntungan, sehingga berbagai kebijakan yang telah ia buat tidak efektif.
“Dengan permohonan maaf Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat,” ucapnya dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Kamis (17/3).***
