Pekanbaru (Riaunews.com) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Riau akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pada 1 Maret 2020 mendatang untuk memilih pengurus yang baru periode 2020-2025.
Selain nama ketua DPD Partai Golkar Riau saat ini Arsyadjuliandi Rachman, muncul nama Syamsuar Gubernur Riau yang didukung saat Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) IV, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Provinsi Riau, untuk menduduki jabatan ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau.
“Di Musda Partai Golkar Provinsi Riau pada 1 Marer mendatang, kita mendukung pak Syamsuar untuk maju sebagai ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau periode 2020-2025,” kata ketua Depidar Soksi Riau Ridwan GP, yang didampingi sejumlah pengurus seperti Zulfan Heri, Wakil Ketua, Albion Zikra Sekretaris, Afriyun Wakil Ketua, Ihsan Wakil Ketua dan Wirman serta Roni dalam keterangan persnya di salah satu cafe di Kota Pekanbaru, Ahad (23/2/2020).
Alasan Soksi memberi dukungan kepada Syamsuar jelas Ridwan karena Syamsuar bukan orang baru di partai Golkar, ia pernah menjadi Ketua Golkar DPD II Partai Golkar Siak.
“Ia cukup berhasil saat menjabat ketua Golkar Siak, ” jelasnya.
Soksi menilai kepemimpinan partai Golkar Riau di bawah Arsyadjuliandi Rachman banyak mengalami kemunduran seperti jumlah kursi, di mana pada Pileg 2019 yang lalu di DPRD Riau dari 14 kursi menjadi 11 kursi.
Begitu juga dengan kabupaten dan kota di Riau, seperti Kota Pekanbaru yang saat ini jauh merosot sehingga kursi pimpinan DPRD Kota Pekanbaru tidak didapat. Selain itu penurunan suara juga terjadi di Kabupaten Kampar, Meranti, Bengkalis, Rohil serta beberapa wilayah lainnya.
“Ini bukan semata-mata tanggungjawab pengurus Golkar kabupaten dan kota namun juga tanggungjawab ketua DPD Partai Golkar Riau. Jadi kita tegaskan keinginan terjadinya pergantian pengurus di tubuh partai Golkar demi mengembalikan kejayaan partai Golkar separti dahulu,” ujarnya.
Ridwan yang merupakan ketua SOKSI versi Ali Wongso Halomoan Sinaga mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Syamsuar untuk menyampaikan dukungan tersebut.
“Keinginan ini sudah kami sampaikan kepada Pak Syamsuar, beliau menghormati dan merasa tersanjung. Dalam waktu dekat beliau akan membuat pernyataan resmi terkait hal ini,” jelasnya.
Ridwan juga menjelaskan sebelumnya bahwa memang pernah terjadi dualisme kepengurusan di tubuh SOKSI di tingkat pusat dan daerah, yakni SOKSI yang diketui oleh Ade Komarudin dan SOKSI yang dipimpin Ali Wongso Halomoan Sinaga.
Namun persoalan itu sudah tuntas menyusul keluarnya SK K Menkum HAM nomor AHU-0000901.AH.01.08 Tahun 2018, tentang persetujuan perubahan badan hukum perkumpulan, perkumpulan Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia yang menetapkan Ali Wongso Halomon Sinaga sebagai Ketua Umum dan mencabut Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Kemendagri tertanggal 3 Desember 2019 terhadap kepengurusan Soksi Ade Komarudin pada tanggal 3 Desember 2019.
Dengan demikian mengingatkan agar pihak di luar SOKSI yang diakui untuk tidak mencatut nama SOKSI pada Musda Golkar mendatang.
“Kami tidak akan main-main, apabila ada orang yang menggunakan nama SOKSI di luar kami akan kami sikat secara hukum,” tegasnya.
Ridwan tidak kawatir jika ada pihak-pihak yang coba menghalangi Soksi dibawah kepemimpinannya untuk menjadi peserta Musda Golkar, “Justru yang harusnya kawatir pihak-pihak yang mencoba menghalangi kami, karena jika itu terjadi kami akan sikat secara hukum,” katanya.
Sementara itu Sekretaris SOKSI Riau Albion Zikra meminta panitia Musda partai Golkar untuk mengumumkan nama-nama peserta dan pemegang suara pada Musda mendatang.
“Ini penting sehingga kami tahu siapa yang mengatasnamakan SOKSI. Jangan sampai ada penumpang gelap pada Musda mendatang,” ingatnya.***
Pewarta: Edi Gustien