Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Jakarta (Riaunews.com) – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tentang pembiayaan calon kepala daerah oleh para cukong dalam pilkada membuat publik terheran.
Sekalipun Mahfud sudah meralat bahwa jumlah yang sebenarnya bukan 92 persen, melainkan hanya 82 persen, tetap saja publik heran dengan keterlibatan cukong yang masih di pilkada.
Pak @mohmahfudmd sy mau tanya: walaupun sdh koreksi dr 92% jd 82% Kada dibiayai cukong, apakah kita masih pantas menyandang “demokrasi” (demos=rakyat, kratos=pemerintahan). Apa tak lebih tepat “cukongkrasi”? https://t.co/zNXn52KbMA
— FADLI ZON (IG: fadlizon) (@fadlizon) September 18, 2020
Mantan wakil ketua DPR Fadli Zon bahkan bertanya langsung kepada Mahfud MD mengenai kepantasan Indonesia menyandang gelar demokrasi atau pemerintahan rakyat.
“Pak Mahfud saya mau tanya: walaupun sudah koreksi dari 92 persen jadi 82 persen Kada dibiayai cukong, apakah kita masih pantas menyandang “demokrasi” (demos=rakyat, kratos=pemerintahan),” tegas Fadli Zon lewat akun media sosialnya, Jumat (18/9).
Kepada mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, Fadli Zon menyarankan agar Indonesia berganti sistem menjadi pemerintahan cukong alias cukongkrasi.
“Apa tak lebih tepat “cukongkrasi”?” saran politisi Gerindra itu.***
Eksplorasi konten lain dari Riaunews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
