Jakarta (Riaunews.com) – Politikus Gerindra, Fadli Zon, menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun langsung memimpin penanganan Covid-19.
Indonesia mengalami lonjakan kasus Covid-19 selepas masa libur Idul Fitri 2021. Kenaikan juga dipicu oleh masuknya varian virus Delta yang memiliki daya tular lebih tinggi.
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]
Baca Juga:
- Klaim Tangani Covid-19 Dengan Baik, Luhut Minta Semua Pihak Tidak Berkomentar
- PPKM Jawa-Bali, Luhut Ajak Masyarakat Tidak Panik
- Fadli Zon Setuju Wacana Gedung DPR RI Bakal Jadi RS Darurat Covid-19
[/box]
Saat ini, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali pada 3 hingga 20 Juli 2021 untuk menekan penyebaran kasus Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dipercaya menjadi Koordinator PPKM Darurat.
Fadli Zon mengharapkan Presiden Jokowi yang seharusnya langsung memimpin PPKM Darurat, bukan Luhut.
“Presiden yang memimpin langsung, bukan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang menurut saya gak ada hubungannya,” ucap Fadli Zon.
“Kalau yang memimpin ini Presiden, saya bayangkan Presiden memerintahkan kepada Panglima TNI, memerintahkan kepada Kapolri. Itu kalau di Eropa, yang berada di frontline itu polisi dan tentara.”
“Itu mereka mengganti tenaga medis, tenaga kesehatan. Mereka juga dilatih dasar-dasar medis,” kata Fadli Zon di kanal Youtube Karni Ilyas Club pada 9 Juli 2021.
Jika yang memimpin Luhut, Fadli Zon menilai rawan terjadi kepentingan yang berbeda di luar penanganan Covid-19.
“Kalau Kementerian Investasi ini, kan, punya kepentingan yang berbeda. Misalnya dalam konteks kedatangan China itu malah membela. Nah ini menyebabkan satu distrust (ketidakpercayaan) dari masyarakat. Sementara masyarakat dikekang dengan PPKM Darurat, tapi TKA China masih bisa masuk, menurut saya ini bentuk diskriminasi dan penghinaan kepada warga Indonesia,” sebutnya.
Sebelumnya, 20 TKA China tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan pada 3 Juli 2021.
Stakeholder Relation Manager Bandara Sultan Hasanuddin Iwan Risdianto mengatakan, kedatangan TKA China itu tidak langsung dari China melainkan dari Jakarta.
Iwan Risdianto juga menyebut PPKM Darurat di Sulawesi Selatan baru dimulai tanggal 5 Juli 2021.***
https://www.youtube.com/watch?v=MHgZEui5KmM
