Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Jakarta (Riaunews.com) – Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan murni kepentingan hukum.
Ia menyatakan, tidak terdapat unsur politis dalam penanganan kasus Formula E.
Menurut Firli, dalam penyelidikan ini, Anies merupakan sosok yang penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana di balapan internasional tersebut.
Baca Juga: Usai Diperiksa KPK 11 Jam, Anies Baswedan Irit Bicara pada Wartawan
“Tidak ada proses yang ada di KPK di luar prosedur hukum. Itu saya minta itu,” ujar Firli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2022).
Adapun Anies mendapatkan panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan seputar Formula E.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Anies akan dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan.
KPK akan menggali keterangan seputar penawaran awal Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga hasil perhelatan tersebut.
Sebelumnya, Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW) menduga, pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E dipaksakan.
Pria yang pernah menjabat Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta itu mengatakan, ada satu hingga dua orang pimpinan KPK jilid V yang diduga memiliki afiliasi dengan politik tertentu.
Orang tersebut, kata dia, bisa mendesak agar penegakan hukum oleh KPK tidak murni.
Baca Juga: Bambang Widjojanto Sebut Ada Pimpinan KPK yang Paksakan Kasus Formula E
“Ada 1-2 orang pimpinan KPK yang ditengarai dan diduga keras punya afiliasi politik tertentu sehingga dapat saja ‘memaksakan’ dirinya atas nama kepentingan politik,” kata BW dalam keterangan tertulisnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/9/2022).
BW mengatakan, sejak awal, isu Formula E kerap dipolitisasi anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Menurut dia, mereka melakukan politicking dan provokasi untuk mempolitisasi Formula E.
Padahal, kata BW, program tersebut merupakan kepentingan pemerintah dan warga Jakarta.***
