Kicauannya dianggap memuat data palsu, Trump ancam tutup Twitter

Washington (Riaunews.com) – Presiden Donald Trump selama ini terkenal sebagai kepala negara yang aktif di media sosial. Dan, platform favorit yang digunakannya adalah Twitter.

Namun, baru-baru ini Trump dibuat kesal dengan medsos berlogo burung berwarna biru tersebut, pasalnya dua kicauan terbarunya diklaim palsu atau “klaim tidak berdasar” untuk pertama kali oleh Twitter.

Trump kemudian mengancam menutup Twitter dan menuduh menuduh media sosial itu telah mencampuri pemilihan presiden AS. Kata dia, Partai Republik merasa suara konservatif dibungkam.

Baca: Media Australia sebut polemik Anies dengan Jokowi mirip Gubernur New York dengan Donald Trump

“Partai Republik merasa bahwa platform media sosial benar-benar membungkam suara-suara konservatif. Kami akan sangat mengawasi, atau menutupnya, sebelum hal ini terjadi,” tulis Trump, Rabu (27/5/2020) seperti dikutip dari AFP.

Twitter sebelumnya mengomentari dua kicauan Trump pada Selasa (26/5). Kedua kicauan itu berisikan anggapan Trump bahwa pemungutan suara melalui ‘mailing voting’ akan melahirkan pemilu AS yang curang.

Raksasa media sosial tersebut membantah dan menyebut kicauan-kicauan Trump itu tanpa bukti.

Baca: Trump marah pada media yang sebut virus corona di Amerika bukan dari China

Di bawah kolom kicauan Trump, Twitter mengunggah tautan ‘dapatkan fakta tentang mail-in ballots’ dan mengarahkan pengguna twitter untuk melihat klaim yang ‘tidak berdasar’ itu dengan mengutip artikel yang dirilis CNN, Washington Post, dan media lainnya.

“Trump secara keliru mengklaim bahwa surat suara (mail-in ballots) akan mengarah pada kecurangan pemilu,” tulis Twitter.

“Cek Fakta menegaskan tidak ada bukti bahwa surat suara yang akan digunakan pada pilpres AS mengarah pada kecurangan pemilu,” kata Twitter.

Baca: Twitter ‘rumahkan’ 4.900 karyawan akibat corona

Menurut AFP, Trump memang kerap menggunakan Twitter untuk menyebarkan teori konspirasi, informasi palsu, dan mencaci kepada 80 juta pengikutnya.

Sebelum terpilih pada 2016, ia membangun citra politiknya dengan mendukung kebohongan bahwa Barack Obama tidak dilahirkan di Amerika Serikat.***