Ahok usul pembubaran Kementerian BUMN, Dahlan Iskan: Itu bukan pemikiran baru

Jakarta (Riaunews.com) – Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengusulkan pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak efisien dalam tata kelola perusahaan pelat merah selama ini. Kata Ahok, lebih baik Kementerian BUMN diganti dengan pembentukan super holding seperti yang dilakukan Pemerintah Singapura melalui Temasek.

Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengatakan, pembubaran Kementerian BUMN sebenarnya bukan hal baru. Sejak kepemimpinan Menteri BUMN pertama, Tanri Abeng keinginan membubarkan kementerian tersebut sudah ada.

Baca: Ustaz Hilmi sentil Ahok: Kirain cuma buzzer yang ngomong Kadrun, ternyata Komut BUMN juga rasis

“Bahwa BTP mengatakan di video itu seharusnya Kementerian BUMN dibubarkan, itu bukan pemikiran baru. Sejak Tanri Abeng menjadi menteri BUMN yang pertama, pemikiran itu sudah ada. Tanri sudah mengemukakan itu,” ujar Dahlan melalui keterangan resminya, Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Dahlan mengatakan, yang terbaru dalam video Ahok adalah timeline pembubaran kementerian tersebut.

“Yang baru adalah BTP menyebutkan timeline-nya, sebelum Pak Jokowi turun, pola seperti Temasek-nya Singapura sudah terbentuk. Artinya Kementerian BUMN sudah bubar?” katanya.

Menurutnya, selama ini pemikiran pembentukan super holding seperti Temasek tidak pernah mati. Tetapi jalannya sangat lambat, yakni dimulai terlebih dahulu melalui pembentukan holding-holding usaha sejenis dulu. “Itu lah jalan yang dianggap realistis yang hebohnya bisa dikendalikan,” jelasnya.

Pembentukan holding bahkan ada dalam setiap kepemimpinan pemerintahan baru. Di periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terbentuk holding Pupuk Indonesia dan Semen Indonesia. Di periode pertama Presiden Jokowi terbentuk holding Perkebunan dan Pertambangan.

Baca: Memanas, Kementerian BUMN sebut Ahok juga titipan

Pembentukan holding pertambangan sangat strategis ketika pemerintah mengalihkan Freeport dari perusahaan asing menjadi perusahaan nasional di bawah Kementerian BUMN. Tanpa pembentukan holding pertambangan pengambilalihan Freeport akan terbentur ke soal teknis legalitas korporasi.

“Mungkin di periode kedua Presiden Jokowi ini akan terbentuk holding Energi. PT Pertamina menjadi satu holding dengan PT Gas Negara. Pun itu belum bisa sepenuhnya disebut holding energi. PLN kelihatannya masih di luar holding energi itu,” jelasnya.

Melihat dari kondisi tersebut maka tidak mudah membentuk holding seperti yang diributkan oleh Ahok. Setidaknya dibutuhkan 10 periode kepresidenan untuk sampai terbentuk seperti Tamasek.

Baca: Bongkar banyak direksi Pertamina merupakan titipan menteri, Ahok: Kalau bisa Kementerian BUMN dibubarkan

“Kalau satu masa jabatan presiden bisa melahirkan dua holding, mungkin diperlukan 10 periode kepresidenan. Untuk bisa sampai ke terbentuknya super holding seperti Temasek. Itu pun kalau gelombang politik tidak berubah,” tandasnya.***

 

Sumber: Merdeka