Jokowi Bicara Ideologi Transnasional, Pengamat: Jangan-Jangan Presiden Gagal Paham

Jakarta (Riaunews.com) – Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) asal bicara mengenai ideologi transnasional.

Pendapat ihwal ideologi transnasional itu sebelumnya diutarakan Jokowi saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Selasa (1/6) hari ini. Kata dia, seluruh bangsa Indonesia kini harus waspada dengan rivalitas dan kompetisi ideologi, salah satunya ideologi transnasional.

Merespons hal tersebut, Ubed pun menjelaskan, pemerintah saat ini sebenarnya juga tengah menjalankan praktik ideologi transnasional.

“Presiden tidak menggunakan data saat bicara ideologi transnasional itu. Mestinya dijelaskan detail apa maksudnya, saya khawatir presiden gagal bahkan keliru ketika menyebutkan contoh,” kata Ubed saat dihubungi Rabu (1/6/2021).

Ubed menjelaskan, transnasional merupakan ideologi yang menyebar dan dianut oleh warga di banyak negara. Biasanya, ideologi transnasional sangat terbuka untuk diperdebatkan, karena memiliki indikator dan metodologi yang jelas.

Menurut dia, ideologi ini turut mempengaruhi sistem ekonomi dan sistem politik suatu negara. Ia menyebut, ideologi transnasional mencakup paham-paham seperti Liberalisme, Neoliberalisme, Komunisme, Neokomunisme, Zionisme, hingga Panislamisme.

“Salah satu Ideologi transnasional tersebut sudah dianut oleh Jokowi melalui kebijakan ekonominya yang berbasis pada ideologi transnasional liberalisme, neoliberalisme,” terang dia lagi.

Menurut Ubed, contoh kebijakan pemerintah sesuai ideologi neoliberalisme adalah kebijakan yang menghilangkan subsidi BBM dan subsidi pendidikan.

Ia mengatakan, ada yang lebih perlu diwaspadai pemerintah daripada sekadar ideologi transnasional, yakni orang-orang yang mengaku paling Pancasila tapi kenyataannya berkhianat terhadap ideologi ini.

“Yang susah dideteksi itu adalah mereka yang berwajah Pancasila, yang fasih berbicara Pancasila, tetapi ia justru berkhianat,” ujar Ubed.

“Contoh paling konkret pengkhianat Pancasila adalah mereka para oligarki predator yang mengeruk keuntungan di atas penderitaan rakyat, mereka yang korupsi di tengah penderitaan rakyat. Merekalah para pengkhianat Pancasila,” tegasnya menambahkan.

Kendati begitu, Ubed mengatakan bahwa ideologi transnasional merupakan keniscayaan zaman. Menurut Ubed, ideologi ini akan sulit terbendung, karena antar ideologi transnasional juga terus mengalami pertarungan.

Apalagi saat ini di era teknologi dan informasi yang lebih modern, akan sulit menghindari ideologi ini, karena akan masuk ke semua pikiran warga di dunia. Menurut Ubed, cara terbaik agar Indonesia terhindar dari pengaruh dominan ideologi transnasional ada empat hal yang harus dilakukan.

Pertama, pemerintah diminta lebih serius membenahi pendidikan dengan memberikan edukasi rasional tentang Pancasila, bukan dogma yang miskin rasionalitas. Kedua, membenahi sistem digital Indonesia.

“Ketiga, pemerintah jangan korup dan diktator. Sebab performa buruk pemerintah berpotensi membuat rakyat sangat kecewa dan melirik ideologi transnasional,” ujar Ubed.

“Keempat, fokus tingkatkan kesejahteraan rakyat, jangan hanya memperkaya oligarki predator tetapi rakyat banyak bertambah miskin. Jika kemiskinan meluas itu juga potensi yang mendorong rakyat miskin melirik ideologi transnasional,” tambahnya.***

Sumber: CNN Indonesia