Jakarta (Riaunews.com) – Sejumlah pimpinan organisasi masyarakat (Ormas) Islam bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) menemui Wakil Presiden Ma’ruf Amin guna membahas mengenai penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di rumah dinas Wapres, di Jakarta, Selasa (16/6/2020) malam.
Kedatangan para pimpinan Ormas Islam tersebut didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, dan berlangsung selama kurang lebih 90 menit.
Baca: PDIP bantah jadi pengusul ‘Ketuhanan yang Berkebudayaan’ di RUU HIP
Turut hadir dalam pertemuan ini Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Basri Bermanda, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, serta Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmi Faishal.
“Malam ini, saya bersama Pak Mahfud bertemu dengan pimpinan MUI, NU dan Muhammadiyah untuk menyampaikan sikap Pemerintah tentang RUU HIP. Pemerintah meminta kepada DPR untuk menunda pembahasannya,” kata Wapres Ma’ruf dalam telekonferensi pers lewat zoom kepada wartawan, usai pertemuan.
Wapres Ma’ruf mengatakan keputusan Pemerintah tersebut didasarkan pada kondisi negara yang sedang dilanda darurat bencana non-alam pandemi COVID-19, serta pertimbangan saran dari perwakilan ormas Islam.
“Karena memang Pemerintah ingin fokus kepada penanganan COVID-19 dan dampaknya, baik itu masalah sosial maupun ekonomi, dalam upaya memulihkan ekonomi nasional,” katanya lagi.
Mahfud MD mengatakan Pemerintah meminta kepada DPR untuk lebih banyak mendengarkan aspirasi masyarakat dalam mengusulkan draf RUU HIP, dengan membuka ruang dialog bersama masyarakat.
Baca: Umat Islam siaga satu, PKI akan bangkit lewat RUU HIP
“Pemerintah meminta kepada DPR, sebagai lembaga legislasi, untuk mendengar aspirasi masyarakat, banyak berdialog dengan berbagai komponen masyarakat, terutama ormas-ormas keagamaan. Itulah sikap Pemerintah,” kata Mahfud MD.***
