Bandung (Riaunews.com) – Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang kini bernama Kereta Whoosh, mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak.
Sejak proyek tersebut jatuh ke tangan China, hingga diresmikan operasionalnya oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini, 2 Oktober 2023, kritikan tersebut tidak berkurang malah bertambah.
Kritikan utamanya ditujukan pada biaya yang membengkak dari kesepakatan awal, yakni dari US$5 miliar menjadi US$7 miliar.
Selanjutnya, proyek yang mulanya bersifat business to business (B2B), kemudian ada keterlibatan Penyertaan Modal Negara (PMN), dilanjutkan dengan ramai rencana tiket kereta cepat disubsidi, dan berlanjut APBN menjadi jaminan pembayaran utang ke China.
Pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan utang untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini. Menteri Kuangan Sri Mulyani menerbitkan PMK Nomor 89 Tahun 2023 pada 31 Agustus 2023.
Menjawab sejumlah kritikan tersebut, Jokowi menyebut proyek Kereta Whoosh, bukan soal untung dan rugi. Jokowi mengatakan yang paling penting dalam proyek ini adalah rakyat dilayani dengan baik.
“Rakyat dilayani dengan cepat, karena fungsi transportasi massal itu di situ,” kata Jokowi saat ditemui di Stasiun Padalarang, Bandung pada Senin, 2 Oktober 2023, usai peluncuran dan penjajalan Whoosh.
Pemerintah masih akan menggratiskan tarif kereta cepat Whoosh sampai pertengahan Oktober untuk uji coba. Jokowi, saat jumpa pers mengatakan, harga tetap untuk KCJB masih dikaji namun bakal berkisar Rp 250 – 350 ribu.
Dilansir Tempo, juru bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo membela pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
“Wah penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana KCJB dipersoalkan? Kurang piknik,” cuit Prastowo melalui akun Twitter-nya @prastow dikutip Jumat, 22 September 2023. Tempo diizinkan Prastowo untuk mengutipnya.***