PPP Desak Bongkar Dugaan Keterlibatan Menteri di Bisnis PCR

Jakarta (Riaunews.com) – Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI, Achmad Baidowi, mendesak dugaan keterlibatan sejumlah menteri dalam bisnis tes PCR harus diungkap secara gamblang ke publik.

Menurutnya, dugaan tersebut merupakan hal yang wajar karena kebijakan pemerintah terkait syarat perjalanan di masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kerap berubah-ubah.

“Harus diungkap secara gamblang benar tidaknya. Apakah kemudian pejabat itu melanggengkan ada kepentingan bisnis di balik itu. Kalau kemudian publik mencurigai, ya wajar publik curiga,” kata pemilik sapaan akrab Awiek itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (1/11/2021), dilansir CNN Indonesia.

“Karena misalnya indikator-indikator kebijakan mengenai syarat perjalanan berubah-ubah. Misalnya Jawa-Bali sudah level 1 harusnya bisa antigen [lalu] diberlakukan PCR, kenapa?” imbuhnya.

Awiek pun mempersilakan aparat penegak hukum untuk menelusuri lebih lanjut kebenaran dugaan tersebut. Ia mengingatkan seorang pejabat negara tidak boleh berbisnis selama menjabat karena dikhawatirkan memunculkan konflik kepentingan.

“Sejauh mana keterlibatan itu, kalau langsung tidak boleh. Pejabat itu tidak boleh berbisnis, ada konflik kepentingan, kalau yang berbisnis orang lain atau saudaranya itu bisa, ini kalau secara langsung tidak boleh,” ucap dia.

Sebelumnya, nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, disebut ikut berkecimpung dalam berbisnis tes PCR sejak awal pandemi.

Majalah Tempo edisi 1 November 2021 menulis, dua perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut, PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi, tercatat mengempit saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi mengantongi 242 lembar saham senilai Rp 242 juta di GSI. GSI merupakan perusahaan yang mengelola laboratorium untuk tes PCR. Perusahaan ini memiliki lima cabang di Jakarta.

Dilansir Tempo.co, Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan GSI adalah bentuk solidaritas sosial yang membantu menyediakan tes Covid-19 dalam jumlah besar. Sejak GSI berdiri pada April 2020, ia mengatakan tak pernah ada pembagian keuntungan kepada pemegang saham.

“Partisipasi Pak Luhut untuk membantu penanganan pada awal pandemi,” katanya.***