Kamis, 29 Februari 2024

Jejak Brigade Manguni, Vigiles Urbani yang Pernah Terlibat Kerusuhan Poso

Ikuti Riaunews.com di Google Berita
 
Dewan Pimpinan Pusat Pasukan Manguni.

Oleh: Jafar G Bua

Aksi solidaritas untuk Palestina di Kota Bitung, Sulawesi Utara, pada Sabtu (25/11/2023) berakhir ricuh. Di jagat maya, beredar video menunjukkan sekelompok massa berpakaian adat dengan senjata tajam menyerang massa aksi. Mereka pun merusak sebuah mobil ambulance yang menjadi bagian dari aksi damai ini.

Massa berpakaian adat berparang panjang itu adalah anggota laskar milisi yang sangat terkenal: Brigade Manguni Indonesia (BMI).

Kelompok vigilante berbasis identitas Minahasa-Kristen ini adalah organisasi massa adat Minahasa pertama yang berdiri pada pertengahan 2000.

Kalangie, dalam Jurnal Polgov Volume 2 Nomor 2 Tahun 2001 yang diterbitkan Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, menyebutkan bahwa kelompok ini cenderung menggunakan kekerasan dalam merespons ancaman konflik komunal.

Peran BMI yang semula hanya bernama BM atau dikenal sebagai Laskar Manguni terlihat dalam fase ketiga konflik Poso. Mereka mengklaim datang untuk membela kelompok Kristen dari perlawanan kelompok Islam (lihat Sangadji, 2007, dalam The Security Forces and Regional Violence in Poso dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (Eds). Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia, (pp. 255–80). Leiden: KITLV Press).

Kelompok BMI ini, sejatinya adalah faksi milisi dari Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM). Faksi tersebut hadir untuk mempertahankan identitas Minahasa-Kristen saat peristiwa Konflik Poso antara kelompok Kristen dan Islam yang menimbulkan banyak korban jiwa.

Daniel Andara Kalangie (,2020, lihat Kelompok Vigilante sebagai Exit Institution: Friksi antara Brigade Manguni dan Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM) Pasca Reformasi (2000-2010), Yogyakarta: UGM) menulis dalam konteks Konflik Poso ketiga dan faksi dalam GMIM menunjukkan bahwa Brigade Manguni berperan sebagai ‘Exit Institution‘ yaitu institusi yang mampu menawarkan jalan keluar cara diskursif menuju cara-cara kekerasan dalam upaya mempertahankan identitas.

Sementara George Junus Aditjondro (2004, lihat Kerusuhan Poso dan Morowali, Akar Permasalahan dan Jalan Keluarnya. Penerapan Keadaan Darurat di Aceh, Papua, dan Poso Dalam Pemilu 2004? Jakarta: ProPatria) mencatat pula keterlibatan BMI dalam kerusuhan Poso dan Morowali di Sulawesi Tengah pada kurun waktu pertengahan 2000-an.

Jadi, bila kemudian saat BMI kembali menunjukkan ‘jati diri’ sebagai ‘kelompok vigilante‘ atau dalam bahasa halus kaum intelektual pro kelompok ini sebagai ‘exit institution‘ maka kita tak perlu heran. Bagi mereka, kekerasan adalah jalan keluarnya.

Mereka bertindak bak vigiles urbani, penjaga malam di Romawi Kuno yang bertugas memadamkan kebakaran dan menjaga keamanan.

Beruntung mereka tak seperti Sombra Negra, sebuah kelompok vigilante di El Savador yang beranggotakan pensiunan polisi atau tentara. Para vigiles urbani di negeri yang berarti Sang Penyelamat itu, memakai senjata api untuk memburu pelaku kejahatan yang dihukum ringan atau bebas dari pengadilan.

Di negeri kita, apa yang dilakukan oleh ormas berlambang burung hantu ini disebut sebagai tindakan main hakim sendiri. Ini adalah ungkapan untuk menggambarkan bagi orang yang tak patuh hukum, bertindak sendiri menghukum orang yang mereka anggap bersalah dalam pandangan mereka. Di luar negeri aksi main hakim sendiri ini disebut vigilante.

Itulah mengapa Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Muhyiddin Junaidi meminta kepolisian bertindak tegas.

“Pihak kepolisian harus tegas mengambil tindakan hukum kepada para pelaku tindak kekerasan,” tandas dia dalam keterangannya pada awak media.

Kelompok massa pro Israel yang ‘kebetulan’ beratribut BMI dan melakukan penyerangan disebutnya sebagai biang permasalahan. Ia menyebut kelompok ormas Adat Manguni sangat intoleran dan anti demokrasi.

“Mereka sesungguhnya adalah trouble makers, intoleran, pemecah belah kesatuan dan anti demokrasi,” kata KH Muhyidin Junaidi dalam keterangan resminya.

Sekarang, kita tunggu saja, apa hasil penyelidikan Polisi terkait aksi solidaritas berujung kericuhan dan korban jiwa itu. ***

 

Penulis adalah Jurnalis dan Tinggal di Sulawesi

Satu komentar

  1. Bingung liat Republik ini….segala sesuatu selalu di kaitkn dgn agama…sikap netral hukim jg kdng tdk ada….ingat pepatah ada asap ada api
    Klw mw fair.. instropeksi diri siapa yg selalu pertama bkin aksi turun kejalan dan wajar saja jika ada juga orng2 yg tdk suka & harap maklum jika mereka membuat aksi tangkisan
    #SALAM WARAS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *