Sumbangsih (Stafsus) Milenial

Oleh: Widian Vebriyanto

Peran generasi milenial sedang menjadi pergunjingan di tanah air. Pemicunya adalah pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat meresmikan kantor partainya secara daring, Rabu (28/10).

Megawati secara tegas meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak memanjakan generasi milenial. Bahkan Presiden kelima RI itu menanyakan sumbangsih para generasi milenial pada negara.

Sebelum beranjak lebih jauh, penting kiranya ada persamaan persepsi tentang generasi milenial. Secara luas, generasi milenial adalah kelompok generasi Y yang lahir setelah generasi X. Gampangnya, generasi yang lahir di kisaran tahun 1980 hingga 2000-an.

Baca: Dua Stafsus Jokowi mundur, PKS: Yang salah bukan prajurit, tapi jenderalnya

Yang membedakan mereka secara kontras dengan generasi sebelumnya adalah kemampuan dalam menguasai teknologi. Sebab generasi ini lahir pada saat TV berwarna, handphone, juga internet sudah diperkenalkan.

Maka tak heran jika kemudian Megawati menanyakan tentang sumbangsih pengetahuan teknologi mereka kepada bangsa Indonesia.

Namun ketika Megawati menegur petugas partainya untuk tidak memanjakan generasi milenial, penulis justru teringat dengan kebanggaan Presiden Jokowi pada generasi milenial. Bahkan di awal periode ini, sebanyak tujuh Staf Khusus Milenial diperkenalkan Jokowi ke publik.

Hanya saja, di awal pemerintahan berjalan kehadiran Stafsus Milenial seperti ada dan tiada. Sebab, peran mereka dirasa kurang signifikan.

Alih-alih berharap peran mereka menonjol, publik justru dikagetkan dengan beragam polemik yang ujungnya membuat dua dari Stafsus Milenial mengundurkan diri.

Pertama, publik dihebohkan dengan kasus Adamas Belva Syah Devara. Kasus ini mencuat setelah startup yang didirikannya, Ruang Guru, ikut sebagai mitra Program Kartu Prakerja. Diduga ada konflik kepentingan dalam penunjukkan tersebut.

Belva kemudian memberi bantahan. Dia memastikan tidak ikut cawe-cawe dalam proses pemilihan mitra untuk Kartu Prakerja. Dia menyatakan, penunjukkan Ruang Guru adalah resmi keputusan Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana.

Baca: Pertanyakan Sumbangsih Milenial, Netizen Justru Pertanyakan Prestasi Megawati

Tapi, bantahan itu ternyata tidak diikuti dengan ketegasan Belva tetap mengawal pemerintahan Jokowi. Dia justru membuat surat pengunduran diri pada 15 April lalu dan dua hari kemudian surat tersebut disampaikan langsung ke presiden.

Belum juga rampung polemik Belva dan Ruang Guru-nya, Stafsus Milenial Jokowi lain kembali muncul menjadi pergunjingan di masyarakat. Kali ini adalah Andi Taufan Garuda Putra.

Bos dari PT Amartha Mikro Fintek ini diduga menyalahgunakan wewenang dan melakukan maladministrasi. Sebab, dia membuat surat berkop Sekretariat Kabinet pada 1 April lalu, yang tujuannya meminta para camat se-Indonesia mendukung kerjasama program antara pemerintah dan PT Amartha Mikro Fintek terkait Relawan Desa Lawan Covid-19.

Andi Taufan lantas meminta maaf dan mengaku telah mencabut surat yang diterbitkannya itu. Sama seperti Belva, Andi Taufan juga mengajukan pengunduran diri pada 17 April lalu ke Presiden Joko Widodo.

Sanjungan tinggi tetap diberikan Jokowi kepada keduanya saat menerima pengunduran diri tersebut. Katanya, baik Belva maupun Andi Taufan adalah anak-anak muda yang brilian, yang cerdas, dan memiliki reputasi serta prestasi yang sangat baik.

Baca: Stafsus Jokowi Andi Taufan dilaporkan, Pelapor: Polisi minta respon secepat penghinaan pada presiden

Sebagai catatan, tidak ada hukuman atau kelanjutan kasus hukum atas dugaan yang membuat kedua stafsus tersebut harus mengundurkan diri.

Sama seperti Megawati, seharusnya publik juga bertanya apa sumbangsih Stafsus Milenial selain membuat gaduh. Apalagi mereka mendapat gaji bulanan yang lumayan besar untuk hitungan seorang anak muda.

Peran mereka seharusnya menonjol di saat pandemi Covid-19. Penguasaan akan teknologi, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membuat terobosan bagi kegiatan masyarakat yang belum memungkinkan untuk tatap muka langsung secara massal. Seperti di dunia pendidikan yang mengharuskan pembelajaran jarak jauh.

Jika memang niat membangun bangsa, seharusnya mereka bergerak tanpa harus menunggu ada program dengan gelontoran dana besar seperti Kartu Pra Kerja dan Relawan Desa.***