Senin, 25 November 2024

Masih Belum Selesai, Kubu KLB Sebut SBY-AHY Harusnya Minta Maaf ke Moeldoko-Jokowi

Ikuti Riaunews.com di Google Berita
 
Partai Demokrat kubu Moeldoko berencana akan ajukan gugatan ke PTUN.

Jakarta (Riaunews.com) – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai seharusnya meminta maaf pada Ketua Umum Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, hingga Presiden Joko Widodo.

Hal ini merespons pernyataan Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, yang kecewa karena Moeldoko tidak minta maaf ke SBY pada momentum Idulfitri tahun ini.

“Seharusnya, SBY dan AHY-lah yang harus memanfaatkan momen lebaran Idulfitri ini untuk minta maaf kepada Presiden Jokowi, Menkumham Yasonna, dan KSP Moeldoko,” kata Juru Bicara Partai Demokrat hasil KLB Muhammad Rahmad, kepada CNNIndonesia.com, Ahad (16/5/2021).

Menurutnya, SBY dan AHY telah menebar fitnah dan berita tidak benar dengan menuduh Jokowi, Yasonna, dan Moeldoko di balik konflik internal Partai Demokrat.

Ia menerangkan, KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Februari lalu diselenggarakan oleh kader Partai Demokrat, dibiayai sendiri, dan sama sekali tidak pernah melibatkan Moeldoko, Yasonna, maupun Jokowi.

Rahmad menyampaikan bahwa Moeldoko adalah tokoh nasional yang bersedia memimpin dan mengembalikan Partai Demokrat menjadi milik rakyat, setelah diminta oleh tokoh senior dan kader Partai Demokrat.

“SBY dan AHY harus bertanggung jawab mengembalikan Partai Demokrat ini menjadi partai yang demokratis dan kembali menjadi partai milik rakyat,” katanya.

Selain itu, Rahmad menyatakan bahwa SBY dan AHY juga perlu minta maaf kepada para senior pendiri partai dan kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia karena telah membangun tirani politik atau sewenang-wenang atas partai berlambang Mercy itu.

“Masyarakat Indonesia dan dunia tentu juga sangat menunggu pembuktian dari SBY dan AHY sebagai tokoh yang demokratis. Kami yakin, SBY tentu tidak ingin meninggalkan legacy sebagai bapak tirani demokrasi di Indonesia,” imbuh Rahmad.

Sebelumnya, Syahrial menyayangkan sikap Moeldoko yang tak memanfaatkan momentum Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah untuk meminta maaf ke SBY.

Menurutnya, berdasarkan informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan diketahui bahwa Moeldoko tidak memberikan ucapan apapun ihwal perayaan Idulfitri 1442 Hijriah hingga hari ini.

“Saya mengkonfirmasi hal ini kepada Sepri Pak SBY, Bang Ossy Dermawan, tadi pagi. Apakah hingga H+3 ada ucapan Idulfitri kepada Pak SBY dari Moeldoko? Barangkali bertelepon atau pesan pendek? Dijawab, tidak ada,” kata Syahrial dalam keterangannya yang diterima CNNIndonesia.com.

“Sangat disayangkan sikap KSP Moeldoko, baik sebagai orang yang pernah menjadi bawahan Pak SBY maupun seorang muslim yang sedang menjadi pejabat negara,” imbuhnya.

Ia menyatakan, Moeldoko seharusnya memanfaatkan momentum Idulfitri tahun ini untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada SBY.

Untuk diketahui, Demokrat sempat dikudeta oleh Moeldoko dan sejumlah mantan kadernya lewat penyelenggaraan Kongres Luar Biasa pada Februari 2021 silam.

Namun, upaya tersebut gagal setelah Yasonna memutuskan menolak mengesahkan hasil KLB Demokrat tersebut.***

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *