Jakarta (Riaunews.com) – Peneliti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial, Hussein Ahmad, meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan menarik seluruh pasukan TNI non-organik yang berasal dari luar Papua guna meredam kekerasan yang kerap terjadi di Papua selama ini.
Hal itu ia sampaikan merespons arahan Presiden Joko Widodo yang ingin pelbagai masalah di Papua selesai tanpa senjata.
“Kebijakan ini harus dibuktikan dengan menarik seluruh pasukan TNI Non Organik yang berasal dari luar Papua untuk mengurai eskalasi kekerasan yang terjadi,” kata Hussein, Selasa (15/6/2021).
Menurutnya yang dibutuhkan saat ini adalah upaya meredam kekerasan dan menciptakan ‘jeda kemanusiaan’ di Papua. Salah satu cara adalah menghentikan kontak senjata antara pemerintah dengan KKB yang kerap terjadi belakangan ini.
Selain itu, Hussein menyebut keamanan Papua harus diserahkan aparat keamanan organik.
“Hal itu untuk memberikan kesempatan warga sipil terdampak konflik kembali ke kehidupan normal sehari-hari,” tambahnya.
Ia mengaku mengapresiasi niat pemerintah menyelesaikan masalah Papua tanpa senjata. Namun, Hussein kembali mengingatkan bahwa niat itu harus dibuktikan secara konkret di lapangan dengan sebuah kebijakan politik negara yang jelas.
“Itu sebagai upaya mencari solusi permanen atas masalah Papua secara damai dan bermartabat,” kata dia.
Keinginan Presiden Joko Widodo menyelesaikan konflik Papua tanpa senjata, diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mahfud menyebut bahwa arahan Jokowi adalah pendekatan kesejahteraan di Papua. Persoalan yang selama ini terjadi di Papua dan Papua Barat tak bisa diselesaikan hanya dengan senjata dan letusan perang.
“Prinsipnya sesuai arahan presiden, menyelesaikan persoalan di Papua jangan dengan senjata dan letusan, tapi dengan dialog demi kesejahteraan,” kata Mahfud dikutip dari akun YouTube resmi Polhukam RI, Selasa (15/6).
Di sisi lain, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebby Sambon menyambut baik keinginan Presiden Joko Widodo terkait penyelesaian konflik Papua tak bisa dilakukan hanya dengan senjata.
“Kami sudah ajukan Perundingan untuk selesaikan konflik bersenjata antara Pasukan TPNPB-OPM dan Pemerintah Indonesia, bukan dengan TNI/Polri,” kata Sebby melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/6).***