Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Jakarta (Riaunews.com) – Stok minyak goreng di pasar tradisional dan modern langsung melimpah begitu Harga Eceran Tertinggi (HET) dicabut. Padahal, beberapa hari kemarin, minyak goreng langka.
Pada saat HET minyak goreng Rp14.000 per liter, minyak goreng kemasan sangat sulit didapatkan.
Masyarakat bahkan harus mengantre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng kemasan, karena stok yang terbatas.
Begitu HET dicabut, minyak goreng kemasan di berbagai daerah langsung melimpah di pasaran dengan harga Rp24.000 per liter.
Melihat fenomena tersebut, Rocky Gerung pun mengatakan hal itu sesuai dengan hasil analisisnya.
“Jadi betul, kan ini yang kita analisa kemarin, bahwa pada akhirnya pasar itu tidak bisa didikte oleh regulasi tuh,” katanya dikutip dari kanal Youtube Rocky Gerung Official, Kamis (17/3/2022).
“Akhirnya dibuka juga kan, supaya keekonomian itu ditentukan oleh supply demand secara ekonomi aja, dan nggak ada urusannya dengan regulasi,” ujar Rocky Gerung menambahkan.
Dia menekankan bahwa apa yang terjadi saat ini juga menjadi tanda bahwa Menteri Perdagangan tidak diperlukan.
“Jadi konsekuensinya mesti ada, kalau begitu menteri perdagangan nggak perlu ada, ngapain kan? Karena pasar udah bekerja, apalagi yang mesti dilakukan? Semakin banyak keterangan dari saudara Lutfi, itu semakin kacau pasarnya,” kata Rocky Gerung.
Hal itu terbukti saat ini, dengan melimpahnya stok minyak goreng kemasan di supermarket dan minimarket yang sebelumnya langka.
“Sekarang terbukti, bahwa begitu regulasinya diangkat, sistem pasar bekerja, maka supply demand langsung tersedia di pasar tuh. Memang begitu ekonomi kan?” ucap Rocky Gerung.
“Yang ngaco itu janji Presiden bahwa dia bisa selesaikan dengan cara yang ajaib, jadi diketawain pasar, dan semua janji presiden akhirnya batal,” tuturnya menambahkan.
Akademisi itu menambahkan bahwa dengan apa yang terjadi di Tanah Air, terlihat bahwa kabinet Jokowi tidak berguna.
“Jadi memang nggak ada gunanya sebetulnya kabinet ini, karena kan kabinet pak Jokowi waktu disusun dianggap ingin pro rakyat, oleh karena itu akan ada regulasi dengan kekuatan politik,” ujar Rocky Gerung.***
