Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Jakarta (Riaunews.com) – Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok diserang gegara kebijakan bapak menghapus fasilitas kartu kredit untuk manajer, direksi dan komisaris Pertamina. Dia dituding cari popularitas.
Apa responsnya?
Tudingan bahwa Ahok cari popularitas itu datang dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Dia mempertanyakan sikap Ahok yang baru bersuara sekarang padahal hampir 2 tahun menjabat sebagai komisaris utama.
Merespons tudingan itu, Ahok santai menanggapi.
“Terserah dia lah. Di lebih tahu urusan di dalam,” kata Ahok saat dihubungi detikcom, Rabu (16/6/2021).
“Tahun lalu sudah minta, didiamkan. Minta direksi buka aja,” tegas eks Gubernur DKI Jakarta ini.
Informasinya sejak awal 2020 lalu Ahok sudah meminta agar data pemakaian kartu kredit dan uang representatif dibuka, karena ada dugaaan terjadi auto debit dari rekening Pertamina dalam pemakaian kartu kredit oleh direksi. Namun direksi PT pertamina tidak memenuhi permintaan tersebut.
Ahok pun bicara soal penghapusan kartu kredit ini pada rapat umum pemegang saham (RUPS) Senin (14/6) kemarin.
Ahok meminta sebaiknya direksi PT Pertamina blak-blakan mengenai fasilitas kartu kredit untuk dewan direksi, komisaris, hingga level manajer perusahaan ini. Ini penting agar terang benderang ke publik soal kebenarannya.
Ahok diketahui menghapus fasilitas kredit pejabat Pertamina. Ahok menjelaskan fasilitas kartu kredit ini memiliki potensi penyalahgunaan yang besar.
“Kontrol dari kemungkinan pemakaian yang tidak tepat sasaran dan tidak ada hubungannya dengan memajukan kinerja perusahaan,” ungkap Ahok ketika dihubungi detikcom, Selasa (15/6).
Ahok meminta sebaiknya direksi PT Pertamina blak-blakan mengenai fasilitas kartu kredit untuk dewan direksi, komisaris, hingga level manajer perusahaan ini. Ini penting agar terang benderang ke publik soal kebenarannya.
Ahok diketahui menghapus fasilitas kredit pejabat Pertamina. Ahok menjelaskan fasilitas kartu kredit ini memiliki potensi penyalahgunaan yang besar.
“Kontrol dari kemungkinan pemakaian yang tidak tepat sasaran dan tidak ada hubungannya dengan memajukan kinerja perusahaan,” ungkap Ahok ketika dihubungi detikcom, Selasa (15/6).***
