Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Pekanbaru (Riaunews.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad angkat bicara terkait banyaknya masyarakat yang merasa keberatan dengan aturan mudik hingga ada yang berani menerobos penyekatan jalan oleh aparat.
Menurut Politisi Demokrat ini, hal itu dikarenakan pemerintah lagi-lagi membuat kebijakan yang kerap tidak adil. Dimana, pemerintah melarang masyarakatnya untuk mudik, sementara pemerintah membuka akses masuk bagi Warga Negara Asing (WNA).
Tradisi mudik lebaran, sambung Mantan Bupati Rohul dua periode ini, merupakan tradisi yang sangat baik dan sudah dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulunya. Masyarakat membanting tulang siang dan malam, untuk kemudian ‘dibawa’ ke kampung halamannya dalam momentum idul fitri.
Namun, tradisi itu sudah dua tahun ditiadakan mengingat angka penularan Covid-19 yang semakin hari semakin parah. Jika saja, pemerintah bisa memberi pemahaman kepada masyarakat, dia memprediksi hal seperti ini tidak akan terjadi.
“Entah WNA dari mana yang masuk, entah China entah India. Pemerintah harus menjelaskan dulu, sosialisasikan dulu ke masyarakat, biar masyarakat tahu. Sekarang ini kan kita tidak tahu WNA ini ke Indonesia untuk apa, jadi pemerintah itu seperti pemadam kebakaran, terbakar dulu baru disiram, padahal ini bisa diantisipasi kalau pemerintah bisa menjelaskan,” ujarnya, Senin (10/5/2021).
Nyatanya, pemerintah saat ini hanya sekedar menjelaskan bahwa WNA ini sudah memenuhi standar. Namun, sampai hari ini tidak ada kejelasan apa keahlian yang dimiliki mereka hingga membuat pemerintah sampai mengimpor tenaga asing.
“Tenaga asing ini kita pertanyakan juga, tenaga kerja yang seperti apa? Kalau hanya satpam, tukang cor semen, banyak masyarakat kita yang mampu. Lapangan kerja sekarang sulit, sementara tenaga asing didatangkan. Kan kontraproduktif sekali. Masyarakat jadi multitafsir, akhirnya menyudutkan pemerintah,” terangnya.
Padahal untuk mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat, menurut Achmad bukan hal yang sulit. Pemerintah tidak perlu mengumpulkan banyak orang, cukup dengan memanfaatkan teknologi sehingga informasi bisa sampai ke masyarakat.
“Ini (kebijakan mudik) kan tidak tuntas, dan faktanya yang mudik pakai sepeda motor menerobos ramai-ramai. Dimana wibawa pemerintah? Kan aparat yang kesulitan jadinya di lapangan. Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak mampu mengamankan kebijakan,” tutupnya.***
Sumber: GoRiau
