Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Jakarta (Riaunews.com) – Dosen hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menduga ada gejala perlawanan terhadap Presiden Joko Widodo di balik keputusan pemberhentian 51 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
“Jangan-jangan ini bentuk perlawanan aja kepada presiden kan. Presiden dianggap sudah tidak mungkin terpilih tiga periode lagi, dianggap sudah bukan faktor penting dalam pemerintahan,” kata dia, saat dihubungi, Selasa (25/5/2021).
“Kalau mau cari kemungkinan lain banyak, tapi bagi saya ini menarik; memperlihatkan gejala perlawanan,” sambungnya.
Sebelumnya, pimpinan KPK bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, serta Menkumham Yasonna Laoly memutuskan 51 dari 75 pegawai tak lolos TWK hanya jadi bagian lembaga antirasuah hingga November.
Padahal, Presiden Jokowi sebelumnya meminta TWK tak jadi alasan pemberhentian para pegawai. Pertimbangan MK dalam putusan soal UU KPK pun meminta alih status ASN tak merugikan pegawai.
Menurut Zainal, Jokowi sebetulnya sudah mencoba untuk menarik ‘rem tangan’ agar masalah ini tidak semakin keruh. Selain itu, Jokowi juga berpegangan pada pendapat MK yang menyatakan bahwa alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh merugikan hak pegawai.
“Saya menangkap bahwa ada kekuatan yang luar biasa pastinya kalau ada orang berani mengangkangi perintah bunyi hukum, putusan MK, bahkan presiden,” lanjut Zainal.
“Jangan-jangan kan ada di luar itu. Mungkin lebih kuat dari presiden,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berujar 51 pegawai itu tak bisa diselamatkan karena ‘warnanya’ merah berdasarkan hasil tes para asesor.
Sementara 24 pegawai lainnya yang masih mungkin dilakukan pembinaan untuk dicek kembali agar memenuhi syarat alih status menjadi ASN itu akan mengikuti pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan.***
Sumber: CNN Indonesia
