Ada Rp97,78 Triliun Aset Negara di Blok Rokan Genggam

Jakarta (Riaunews.com) – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengungkapkan total Barang Milik Negara (BMN) yang berada di Blok Rokan mencapai Rp97,78 triliun. Jumlah tersebut setara 20 persen dari total BMN sektor hulu minyak dan gas (migas) senilai Rp497,62 triliun pada 2019.

“Nilainya itu (BMN di Blok Rokan) ada Rp97,78 triliun, dia itu sebesar 20 persen dari total BMN hulu migas, jadi besar sekali sehingga kami agak perhatian di sini,” ujar Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain Lukman Efendi, dalam acara Pengelolaan Aset Blok Rokan Pasca Kontrak Kerjasama Migas Berakhir, Jumat (28/5).

Aset negara yang berada di Blok Rokan meliputi aset tanah senilai Rp71,74 triliun, Harta Benda Inventaris (HBI) Rp15,94 triliun, dan material persediaan Rp1,6 triliun. Sementara itu, mayoritas BMN di Blok Rokan berwujud Harta Benda Modal (HBM) senilai Rp96,08 triliun.

Oleh sebab itu, ia menuturkan pemerintah memberikan perhatian penuh pada persiapan alih kelola Blok Rokan dari Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada PT Pertamina (Persero). Saat ini, pemeriksaan administrasi dan fisik BMN dalam proses.

Ia merincikan pemeriksaan aset berupa tanah mencapai 10 persen lantaran terkendala pandemi covid-19.

“Memang kami agak keteteran (pemeriksaan) BMN tanah, tapi tanah ini sudah mulai kami selesaikan 10 persen dari total tanah itu yang perkiraan luasnya sekitar 64 ribu hektare,” ujarnya.

Sementara itu, pemeriksaan BMN di Blok Rokan berupa Harta Benda Inventaris mencapai 60 persen, Harta Benda Modal 83 persen, dan pemeriksaan material persediaan telah selesai.

Berdasarkan laporan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang (LKPP) pada 2020 yang belum diaudit, nilai BMN hulu migas mencapai Rp531,85 triliun. Aset negara ini terdiri dari tanah senilai Rp10,17 triliun, Harta Benda Inventaris Rp130 miliar, dan material persediaan Rp26,95 triliun.

Mayoritas aset BMN pada sektor hulu migas berbentuk Harta Benda Modal Rp494,6 triliun. Besar BMN sektor hulu migas tersebut meningkat dibandingkan laporan 2019 sebesar Rp497,62 triliun. Semua aset negara tersebut tersebar pada 213 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

“Kalau kami lihat di LKPP 2020 yang sedang diaudit oleh BPK unaudited Rp531,45 T bertambah cukup besar, hampir Rp32 triliun,” ujarnya.***