Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Jakarta (Riaunews.com) – Terbongkarnya skandal surat menyurat Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Taufan Garuda Putra yang menggunakan kop Sekretariat Kabinet dengan ‘menitip’ perusahaannya, PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) ke camat seluruh Indonesia sebagai relawan Covid-19 menjadi fakta yang miris.
Sebab, tindakan Andi Taufan tersebut dinilai membuka tabir sepak terjang para staf milenial yang resmi diumumkan Presiden Joko Widodo November 2019 silam.
“Kasihan stafsus melenial ini, akibat satu stafsus milenial semua jadi kena. Pada ketahuan dan dikuak main proyeknya,” kata Ketua Majelis Jaring Aktivis Pro Demokrasi, Iwan Sumule kepada redaksi, Selasa (14/4/2020).
“Buang-buang uang negara ratusan juta per bulan untuk gaji milenial itu. Lihat saja peran dan kelakuan stafsus milenial yang baru-baru ini terkuak. Merusak tatanan birokrasi kenegaraan, main proyek pula,” sambungnya, sebagaimana dilansir Gelora.
Ia mengamini kejadian serupa bukan kali pertama terjadi. Menurut Ketua DPP Gerindra ini, penggunaan kop surat berlogo garuda juga pernah dilakukan oleh Staf Khusus lain.
“Pernah juga dilakukan Jubir Fadjroel Rachman. Tak paham penggunaan dan administrasi negara,” tegasnya.
Bahkan di tengah carut-marutnya tatanan staf di bawah Presiden Joko Widodo ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga baru-baru ini mengangkat Yustinus Prastowo sebagai Staf Khusus bidang Komunikasi Strategis.
“Yang lagi lucu, Menkeu SMI (Sri Mulyani) suruh menghemat anggaran, tapi malah angkat stafsus baru. Tanda pemborosan, juga sepertinya SMI sudah tak mampu kerja, maka perlu stafsus. Iya gak sih?” tegasnya.
Dengan rentetan peristiwa ini, Iwan Sumule pun meminta pemerintah untuk mengurangi para pejabat sekelas Stafsus untuk mengurangi beban keuangan negara yang tengah mengalami kesulitan.
Setelah kasus Andi Taufan, kini giliran Stafsus lainnya yang disorot publik, yakni Adamas Belva Syah Devara.
Belva diketahui merupakan Presiden Ruang Guru yang saat ini ditunjuk sebagai salah satu mitra proyek Kartu Prakerja Jokowi, dengan tujuan menekan angka pengangguran.
Politikus Demokrat Rachland Nasidik meminta Presiden Jokowi untuk segera bertindak mengenai Ruang Guru yang dijadikan mitra pemerintah untuk kartu prakerja.
Rachland menilai kebijakan tersebut sangat tidak perlu dan berpotensi melahirkan kebijakan yang bersifat korup.
“Pertumbuhan ekonomi dalam pandemi ini diprediksi minus. Bisnis terpuruk. PHK dimana-mana. Tapi negara malah menyediakan Rp. 5.6 Triliun untuk pelatihan online? Kebijakan ini bukan saja tak perlu tapi juga korup bila mitra yang ditunjuk adalah perusahaan milik stafsus Presiden,” ungkap Rachland dalam cuitan twitternya, Selasa (14/04/2020).***
