Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Kendari (Riaunews.com) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan lepas dari seluruh dakwaan yang menjerat terdakwa guru SD Negeri 4 Baito, Supriyani dalam perkara dugaan kekerasan terhadap anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Andoolo, jaksa, Ujang Sutisna membacakan tuntutannya bahwa terdakwa Supriyani dianggap melanggar pasal 80 ayat (1) juncto pasal 76 huruf c undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 3 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan UU pengganti nomor 1 tahun 2016 atau perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Baca Juga: Kembali ke Sekolah, Guru Supriyani Disambut Tangis Kangen Murid
“Kami penuntut umum Kejari Konawe Selatan, menuntut supaya majelis hakim PN Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan menuntut Ibu Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum,” kata Kepala Kejari Konawe Selatan, Senin (11/11/2024).
Ujang menerangkan bahwa pertimbangan jaksa karena terdakwa takut atas hukuman dan hilangnya kesempatan untuk menjadi pegawai negeri setelah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun sejak tahun 2009.
“Berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun perbuatan terdakwa adalah pidana dapat dibuktikan. Akan tetapi, perbuatannya tersebut tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat. Oleh sebab, itu terdakwa tidak dapat dikenakan pidana kepadanya,” ungkapnya.
Baca Juga: Bupati Konawe Selatan Bakal Dipanggil Kemendagri Buntut Somasi Guru Supriyani
Perbuatan terdakwa, Supriyani memukul anak korban, kata Ujang dalam tuntutannya bukan suatu tindak pidana.
“Meringankan terdakwa, bersikap sopan selama persidangan, terdakwa selaku guru honorer SDN 4 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki dua orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum,” sebutnya.
Setelah pembacaan tuntutan dari JPU, majelis hakim pun memberikan kesempatan kepada penasehat hukum terdakwa untuk pembelaan pada sidang selanjutnya Kamis (14/11).***
