Selasa, 26 November 2024

LAMR bentuk tim kecil kaji kemungkinan PSBB di Riau

Ikuti Riaunews.com di Google Berita
 
Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (Ketum MKA) LAMR, Datuk Seri Al Azhar.

Pekanbaru (Riaunews.com) – Menghadapi maraknya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), membentuk tim kecil untuk mengamati kemungkinan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah ini.

Diharapkan dalam sepekan ke depan, tim sudah dapat menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan situasi wabah tersebut di bumi Melayu Lancang Kuning ini.

Kepada pers hari Kamis (09/04/2020), Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (Ketum MKA) LAMR, Datuk Seri Al Azhar mengatakan, tim tersebut dipimpin oleh Dr Elmustian Rahman.

Dia dibantu oleh enam pengurus LAMR yang lain seperti Datuk Rustam Efendi, Datuk Ilyas Yakub, Datuk Taufik Ikram Jamil, Datuk Lukmansyam, Datuk Azadin Amal, bahkan oleh Datuk Seri Al Azhar sekaligus. Tim ini dicetuskan melalui rapat rutin MKA hari Rabu lalu.

Menurut Al Azhar, sebagai lembaga sosial budaya, LAMR tentu memiliki tanggung jawab baik spritual maupun material berkaitan dengan pewabahan Covid-19 ini. Apalagi hal itu secara tegas disebutkan dalam peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No.9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Disebutkan dalam ketentuan itu bahwa lembaga adat diminta pertimbangannya dalam pelaksanaan PSBB.

“Tentu, pengamatan kita berkisar pada keadaan kondisi sosial budaya yang memang selama ini menjadi salah satu perhatian utama kita dan telah digariskan dalam permen Kemenkes itu. Soal lain, tentulah lembaga lain lagi,” kata Al Azhar, sebagaimana dilansir Media Center Riau.

Ia menyebutkan, pengamatan kemungkinan PSSB tersebut antara lain meliputi bagaimana kondisi sosial budaya Riau sejak maraknya wabah Covid-19 ini. Sejauh mana terjadinya gejolak sosial budaya akibat Covid-19 yang mempengaruhi berbagai kehidupan. Lalu, bagaimana pula kalau PSBB diberlakukan.

DKI Jakarta akan menjadi studi kasus tim LAMR ini, karena Jakarta sudah mengajukan PSBB dan disetujui pemerintah pusat sehingga sudah bisa dilaksanakan.

“Pasti akan banyak ubah suai karena latar belakang masyarakat Jakarta dan Riau cukup berbeda, begitu juga ditinjau dari segi geografis,” katanya.

Ia mengatakan pula, tentu semuanya itu akan tergantung pada pemerintah daerah yang pasti menampung pandangan dari berbagai sudut pula—bukan hanya dari LAMR. Apalagi PSBB akan berkaitan dengan sektor lain, tidak saja sosial budaya, tetapi juga ekonomi, keamanan, dan keagamaan.

Akan semakin kompleks, karena sebagian besar masyarakat memasuki Ramadhan yang bersambung dengan syawal. Banyak peristiwa adat yang biasanya dilakukan masyarakat Riau, mengikuti ibadah di tengah melonjaknya keperluan ekonomi.***

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *