Data Publik Bocor Besar-besaran, DPR Kritik Pemerintah yang Saling Lempar Tanggung Jawab

Jakarta (Riaunews.com) – Anggota Komisi I DPR Sukamta mengkritik sikap defensif pemerintah merespons kasus kebocoran data yang belakangan terjadi, salah satunya 1,3 miliar data terkait SIM Card yang disebut terbesar di Asia.

Ia menilai kementerian dan lembaga terkait saling melepas tanggung jawab.

“Saya melihat ada nuansa defensif ‘bukan saya, bukan saya.’ Seolah-olah kalau ‘bukan saya’ selesai masalah,” kata Sukamta dalam acara Darurat Perlindungan Data Pribadi, Sabtu (10/9/2022), dikutip dari CNN Indonesia.

Menurutnya, masalah kebocoran data ini adalah masalah bersama dan tidak bisa serta merta menunjuk salah satu pengelola data sebagai pihak yang salah.

Baca Juga: Data SIM Bocor, Netizen Geram Kominfo Malah ‘Mengemis’ Hacker Jangan Menyerang

“Padahal ini masalah bersama karena kebocoran satu data kita tidak bisa menunjuk satu pengelola. Boleh jadi itu dari satu pihak atau dua pihak,” kata Sukamta.

Sukamta juga mengatakan seluruh pengelola data di kementerian dan lembaga perlu introspeksi, kerja sama, serta mencari loophole atau celah keamanan yang ada di lembaganya masing-masing.

“Kita tidak perlu mengatakan ‘bukan saya,’ tapi ayo kita bareng-bareng selesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Pada Rabu (31/8), kasus kebocoran 1,3 miliar data pendaftaran SIM Card terungkap ke publik. Peretas bernama Bjorka menjadi sosok yang mengklaim berada di balik kebocoran data ini.

Setelah berselang lebih dari sepekan, belum ada pihak yang mengklaim dirinya bertanggung jawab atas kebocoran data ini.

Kementerian Komunikasi dan Informatika beberapa waktu lalu melemparkan bola panas ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan dalih payung hukum Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Baca Juga: Hacker Bjorka Beberkan Alasan Membobol Data Pribadi Menkominfo Johnny G Plate

“Terhadap semua serangan siber leading sector dan domain penting, tugas pokok, dan fungsi, bukan di Kominfo,” ujar Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Rabu (7/9).

“Terhadap semua serangan siber atas ruang digital kita menjadi domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara. Semua pertanyaan tadi terkait serangan siber, kami tak bisa menjawab atas nama BSSN,” katanya.

Terbaru Bjorka mengaku membocorkan sejumlah dokumen rahasia untuk Presiden Jokowi, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN) pada Jumat (9/9) malam.

Dalam keterangannya, dokumen yang dibobol pada September 2022 itu terdiri dari 679.180 data dengan kapasitas 40 MB (compressed) dan 189 MB (uncompressed).

Namun, BIN dan Istana Negara membantah klaim kebocoran sejumlah dokumen rahasia Jokowi tersebut.***